Ridwan Kamil Tegaskan Ibu Kota Jabar Tetap di Bandung, Wacana Penyatuan Pusat Pemerintahan di 3 Kawasan

INFOKA.ID – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menepis isu pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar ke Tegalluar.

Ridwan Kamil menegaskan, yang berpindah bukanlah ibu kota provinsi, melainkan pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung. Namun itupun baru pada tahap wacana.

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebutkan bahwa Ibu Kota Provinsi Jawa Barat akan dipindahkan dari Bandung ke Tegalluar.

“Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (15/10/2022).

Lebih lanjut, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa Ibu Kota Provinsi akan tetap di Bandung, namun, pusat pemerintahannya yang akan dipindahkan ke kawasan Tegalluar.

“Jadi Ibu Kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini dan Kertajati,” jelasnya. 

Adapun Tegalluar disebut paling potensial menjadi lokasi wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar.

Daerah yang menjadi titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai strategis karena jadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya.

“Potensi Tegalluar bagus karena simpulnya di situ, hendak ke Cisumdawu di situ, ke Jakarta, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), kereta cepat juga di situ. Jadi kawasan ini sangat strategis. Dari situ ke Stadion GBLA juga tinggal menyeberang, ke Masjid Al Jabbar cuma lima menit,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, Ibu Kota Malaysia, yaitu Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya.

“Seperti Malaysia, ibu kotanya tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya,” ujarnya.

Namun demikian, wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut perlu dikaji lebih dalam dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak.

“Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan,” sebutnya. (*)