Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, KCIC Minta Konsesi Jadi 80 Tahun

INFOKA.ID – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung meminta penambahan waktu konsesi atau hak operasi hingga 80 tahun. Sebelumnya, KCIC hanya mendapatkan konsesi selama 50 tahun setelah kereta cepat beroperasi.

Plt Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal menjelaskan pada 15 Agustus lalu, KCIC meminta penyesuaian masa konsesi. KCIC menyatakan alasan meminta konsesi diperpanjang karena ada beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis pada proyek tersebut.

“KCIC meminta penyesuaian masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana terdapat beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis proyek dan butuh penyesuaian masa konsesi jadi 80 tahun,” ungkap Risal Wasal dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI dikutip Detikcom, Kamis (8/12/2022).

Risal mengatakan, alasan dari perpanjangan masa Konsesi kereta cepat Jakarta – Bandung karena ada pembengkakan biaya dalam meningkatkan indikator kelayakan proyek kereta cepat.

Perpanjangan konsesi ini dikarenakan beberapa faktor. Pertama, untuk meningkatkan indikator kelayakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan cost overrun sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

“Kedua menjaga kesinambungan proyek sehingga bisa memaksimalkan dampak positif ke berbagai aspek. Baik sosial, ekonomi, politik, lingkungan, teknologi, pendidikan, dan kontribusi ke pendapatan negara. Selain itu juga akan mempererat hubungan kedua negara,” papar Risal.

Sebagai informasi, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tembus US$ 1,449 miliar atau setara Rp 21 triliun lebih. Biaya proyek yang awalnya diprediksi US$ 6,071 miliar kini menjadi US$ 7,5 miliar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bengkak biaya itu dipenuhi melalui skema 25% ekuitas yang dibayar oleh konsorsium Indonesia Rp 3,2 triliun dan konsorsium China Rp 2,1 triliun. Sisanya 75% atau Rp 16 triliun lebih akan dibayar lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB).

“Saat ini kami sedang mengisi porsi 75%-nya pinjaman dari CBD yang sedang negosiasi untuk struktur penjaminan dari Kementerian Keuangan,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (23/11/2022) lalu. (*)

Sumber: Detikcom