Regional
Pj Gubernur Jabar: Pembangunan 144 SMA/SMK Jadi Prioritas
INFOKA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk membangun pembangunan 144 SMA/SMK negeri dan swasta di 144 kecamatan se-Jabar.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan rencana pembangunan 144 sekolah tersebut menjadi salah satu fokus akan dilaksanakan pada 2024 ini.
“Pendidikan kan amanat undang-undang. Harus jadi prioritas juga,” kata Bey, Kamis (11/1/2024).
Menurutnya, saat ini di Jabar masih banyak daerah yang proporsi jumlah sekolah negerinya masih rendah dan belum ideal.
“Berdasarkan kajian dari Dinas Pendidikan Jabar di mana masih ada 144 kecamatan belum memiliki sekolah negeri, hingga menyebabkan masih banyak daerah yang proporsi jumlah sekolah negerinya masih rendah dan belum ideal,” katanya.
Bey memastikan kondisi ini menjadi perhatian penuh dan ketiadaan sekolah negeri di kecamatan-kecamatan tersebut harus segera dibangun secara bertahap.
“Tentunya masih harus terus dibangun, melakukan pembangunan,” katanya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mencatat, sebanyak 144 kecamatan di Jabar membutuhkan sekolah baru untuk tingkat SMA/SMK negeri dan swasta.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengatakan, dari 620 kecamatan yang ada di Jabar, kurang lebih 20 persen di antaranya belum memiliki sekolah negeri, namun memiliki sekolah swasta.
“Kemudian ada 16 kecamatan tidak ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi jumlah secara keseluruhan menjadi 144 kecamatan,” ucap Wahyu, Rabu (10/1/2024).
Wahyu mengatakan, saat ini Disdik Jabar tengah mengklasifikasi pembangunan gedung sekolah prioritas untuk 144 kecamatan tersebut. Sebab, dalam satu kecamatan bisa jadi angka kelulusan SMP-MTs kecil.
“Dari 144 itu kita buatkan skala prioritas karena belum tentu lulusan SMP-MTs yang ada di situ, itu jumlahnya besar. Jadi kita buatkan skala prioritas,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan lebih meneliti lulusan SMP-MTs di kecamatan terdekat yang memiliki sekolah negeri. Jika kebutuhan mencukupi, bisa jadi nantinya hanya akan dilimpahkan ke kecamatan terdekat saja.
“Skala prioritas kedua juga kita lihat di lingkungan kecamatan terdekat, apakah di lingkungan kecamatan terdekat juga masih bisa menampung lulusan SMP-MTS tersebut,” imbuhnya. (*)
