Regional
Permasalahan Stunting Menjadi PR di Jawa Barat
INFOKA.ID – Penanganan stunting sekarang menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana di tengah kesibukan pemerintah mengatasi pandemi, program-program pencegahan stunting harus tetap menjadi prioritas. Bila tidak, kebutuhan nutrisi dan perkembangan anak-anak Indonesia jelas terdampak.
Hal itu mengemuka dalam webinar Aksi Bersama Dalam Upaya Pencegahan Stunting untuk Mencapai Target 14 Persen pada 2024 belum lama ini.
Pemerintah seperti yang diketahui telah menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, dr R Nina Susana Dewi SpPK (K)., Mkes. MMRS mengatakan bahwa stunting merupakan salah satu indikator prioritas dalam SDGs, yang mana pada 2030 targetnya adalah terbebas dari malanutrisi.
“Melalui penanggulangan stunting, human capital index Indonesia akan meningkat,” kata Nina.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil, S.iP.,M.I.Kom menyampaikan bahwa berbicara tentang sektor kesehatan, masih tingginya permasalahan gizi dan tingginya stunting masih menjadi permasalahan di bidang kesehatan.
“Saya khawatir fokus kita ke pandemi COVID-19 menjadi hal yang perlu dipersiapkan lebih matang untuk stunting ini karena kaitannya menjadi masa depan generasi bangsa dilupakan atau tidak optimal. Apalagi saat ini, saya sebagai penggerak PPK di masyarakat, tidak ada lagi posyandu disebabkan khawatir terjadinya penularan virus Corona,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa posyandu belum tutup, yaitu posyandu keliling walaupun tidak optimal karena kondisi PPKM darurat Jawa-Bali.
Selain itu, Atalia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya stunting ini.
“PR kita adalah capaian target kita sebesar 14 persen pada 2024, termasuk juga harus berkomitmen zero new stunting pada 2023. Sebagai seorang yang bergerak langsung dengan masyarakat, khususnya bahwa masih banyak anak stunting disembunyikan. Ada stigma di masyarakat bahwa stunting hanya berlaku di masyarakat yang ekonominya rendah atau di pedesaan saja,” katanya.
“Bagaimana sosialisasi dan edukasi bisa disampaikan juga mengenai tingginya usia pernikahan anak, 26 persen di bawah 18 tahun, 40 persen pernikahan beresiko melahirkan anak stunting. Edukasi ini termasuk pola asuh, pola makan, dan sanitasi PR bagi kita semua harus dilakukan secara kolaboratif,” katanya. (*)
