Pencairan Bansos April Dipercepat ke Bulan Ini

INFOKA.ID – Menteri Sosial Tri Rismaharini berencana mempercepat realisasi pemberian sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi.

Dilansir dari BeritaSatu.com, Mensos menargetkan agar seluruh bansos untuk Maret 2021 ini dapat dicairkan pada minggu keempat di bulan yang sama. Ini juga akan berbarengan dengan pencairan bantuan sosial untuk April mendatang.

“Harapan kami untuk Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat Maret. Demikian pula target untuk April kami akan serahkan pada Maret juga sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” kata Mensos saat memberikan pernyataan pers usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Ada tiga jenis bantuan yang akan digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah beberapa bulan belakangan ini tengah melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dengan daerah agar bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

“Beberapa bulan lalu, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT Pos,” ujarnya.

Ia mengatakan, Kementerian Sosial telah menargetkan untuk menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan masing-masing 10 juta KPM untuk PKH dan BST.

Namun, hingga saat ini, data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang sebelumnya telah dikerjakan masih belum memenuhi jumlah target penyaluran tersebut. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk terlebih dulu mengejar dan memenuhi target kuota program yang masih belum terisi.

Meski demikian, Mensos berkomitmen untuk mengejar target sesegera mungkin agar pemerintah dapat segera mencairkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

“Ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data dengan data kependudukan. Kami harus jemput perbaikan datanya, jadi kami bekerja sama dengan daerah untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” katanya.

Mensos juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini dengan melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan. Kementerian Sosial sendiri telah menerjunkan tim validasi data ke sejumlah daerah untuk mempercepat pendataan.

“Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Kami bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan validasi data di lapangan,” tuturnya. (*)

Sumber: BeritaSatu.com