Regional
Pemprov Jabar Bantu Biaya Sertifikasi Pertanian Organik Untuk Kelompok Petani di Garut
Published
3 tahun agoon
By
Redaksi
INFOKA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu biaya sertifikasi lahan padi organik untuk kelompok petani yang konsisten mengelola pertanian organik di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jabar Yanti Hidyatun Zakiah berharap dengan bantuan tersebut kegiatan bertani organiknya terus berkembang dan memberikan manfaat bagi lingkungan hidup maupun keuntungan finansial.
“Ini merupakan ‘reward’ dari kami dari provinsi untuk kelompok-kelompok yang sudah menerapkan sistem pertanian organik,” kata Yanti saat meninjau areal pertanian organik di Kampung Ciawitali, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Garut, Senin (9/10/2023), dilansir dari Antara.
Ia menuturkan setiap lahan pertanian yang menerapkan sistem organik harus dilakukan pengujian dan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik.
Namun biaya untuk mendapatkan sertifikasi organik itu, kata dia, cukup besar sekitar Rp30 juta, sehingga Pemerintah Provinsi Jabar mengucurkan anggaran untuk membantu petani di Garut agar lahan pertanian organiknya bersertifikat.
“Hari ini kami mendampingi kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik,
karena kebetulan lokasi di sini di Kecamatan Cilawu
ini mendapatkan fasilitas bantuan untuk fasilitasi sertifikasi organik,” katanya.
Ia menyampaikan kelompok tani di Ciawitali itu memiliki komitmen dalam melaksanakan sistem pertanian organik, sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Jabar yang secara bertahap mengembangkan pertanian organik.
Ia menyebutkan selain Garut ada juga daerah lain yang mendapatkan bantuan sertifikasi lahan pertanian organik seperti Kabupaten Sumedang, Ciamis, kemudian ada juga di Kabupaten Bandung, dan Tasikmalaya.
“Lokasi-lokasi yang sudah menerapkan standar pertanian organik sesuai SNI kita bantu untuk fasilitasi sertifikasi organik,” katanya.
Ia menegaskan manfaat dari sertifikat organik itu agar para petani bisa memberi label produk hasil padinya di pasaran dengan label resmi bersertifikat organik, sehingga bisa memberikan keuntungan lebih daripada produk beras biasanya. Selain itu, kata dia, pertanian organik tersebut memiliki dampak yang baik karena ramah lingkungan, dan juga memanfaatkan pupuk organik, sehingga hasil pertaniannya lebih sehat.
“Kami sangat mendukung di Provinsi Jawa Barat terhadap pertanian organik,
karena pertanian organik ini adalah pertanian yang sangat ramah lingkungan, dan memang pertanian yang sehat,” katanya.
Baca juga: Pemkab Garut segera uji padi organik di tiga lokasi
Ketua Kelompok Tani Ciawitali Ade Ahmad mengatakan, pertanian organik di wilayahnya sudah dikelola sejak 2015, kemudian baru mendapatkan sertifikat organik tahun 2017, kemudian tahun 2022 tidak diperpanjang karena kendala biaya.
Namun akhirnya, kata dia, dari Pemerintah Provinsi Jabar tahun 2023 mendapatkan bantuan biaya sertifikasi organik untuk lahan pertanian seluas 21,9 hektare.
Ia mengatakan sertifikat organik itu penting untuk mencantumkannya di produk beras organik yang sudah dikemas sehingga bisa diterima di pasaran.
“Dengan organik ini menguntungkan, ramah lingkungan, karena pupuknya pakai kotoran hewan, alhamdulillah lumayan hasilnya,” katanya. (*)
Sumber: Antara

You may like

Jejak Sejarah Tak Dilupakan, Yonif 305 Bangun Tugu Tengkorak di Eks Medan Latih KIIC

Bupati Karawang Aep Syaepuloh Lantik 199 Kepsek SD-SMP, Tekankan Larangan Pungli dan Penyalahgunaan Dana BOS

Bupati Aep Tinjau Overlay Jalan Surotokunto 2 Kilometer, Pastikan Kualitas Pekerjaan

Bolehkah Paspor Diurus Orang Lain? Ini Penjelasan Imigrasi Karawang

Lippoland Hadirkan Ecoprime di Lippo Karawang, Tawarkan Konsep Hybrid Warehousing Untuk Kebutuhan Bisnis Modern

12.508 Peserta Ikuti UTBK SNBT 2026 di Universitas Singaperbangsa Karawang
Pos-pos Terbaru
- Jejak Sejarah Tak Dilupakan, Yonif 305 Bangun Tugu Tengkorak di Eks Medan Latih KIIC
- Bupati Karawang Aep Syaepuloh Lantik 199 Kepsek SD-SMP, Tekankan Larangan Pungli dan Penyalahgunaan Dana BOS
- Bupati Aep Tinjau Overlay Jalan Surotokunto 2 Kilometer, Pastikan Kualitas Pekerjaan
- Bolehkah Paspor Diurus Orang Lain? Ini Penjelasan Imigrasi Karawang
- Lippoland Hadirkan Ecoprime di Lippo Karawang, Tawarkan Konsep Hybrid Warehousing Untuk Kebutuhan Bisnis Modern







