Regional
Pemprov Jabar Bakal Bentuk Pusat Komando Ketahanan Pangan
INFOKA.ID – Pemprov Jawa Barat intens mematangkan rencana pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan yang akan dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Fungsinya, sebagai sistem kewaspadaan dini atau early warning system agar daerah rawan pangan dan bencana bisa diketahui secara cepat dan tepat.
Dilansir dari iNews.id, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, Pusat Komando Ketahanan Pangan nanti berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar.
Landasan pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar, kata Ridwan Kamil, adalah ada kebutuhan digitalisasi data mengenai pangan dan gizi.
“Sambil menunggu UPTD berproses saya minta proses jalan terus. Lakukan upaya kontrak kerja kepada personel yang akan membangun ini (Pusat Komando Ketahanan Pangan),” kata Ridwan Kamil dalam keterangan resmi, Kamis (24/12/2020).
Dengan Pusat Komando Ketahanan Pangan, ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dirinya bisa tahu daerah mana yang rawan pangan dengan membuat zonasi warna, seperti zonasi kewaspadaan Covid-19.
Tantangan terbesarnya adalah mengambil data pangan dari daerah dan harus online.
“Saya ingin sistemnya secanggih aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) yang mudah dan sangat informatif,” ujarnya.
Selain itu, tutur Gubernur Jabar, Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar berfungsi untuk mendata distribusi dan akses pangan masyarakat, terutama komoditas pokok.
Tak hanya itu, sistem informasi tersebut akan memuat data lokasi lahan yang bisa digarap oleh petani milenial.
“Ini juga akan mendukung program petani milenial. Mereka akan menggarap lahan yang direkomendasikan oleh pusat komando ini yang sudah tahu daerah mana yang cocok,” tuturnya.
Menurut Kang Emil, pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar sesuai dengan visi Jabar Juara Lahir Bathin dengan inovasi dan kolaborasi.
“Isinya inovasi dan kerjanya kolaborasi. Ini menandakan bahwa urusan pembangunan tidak melulu domain pemerintah,” pungkasnya. (*)
