Pemkab Karawang-BP2MI Kerja Sama Terkait Perlindungan Pekerja Migran

INFOKA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengapresiasi kinerja BP2MI yang mengalami banyak perubahan dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Memurut Cellica, kolaborasi ini untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada para PMI, khususnya di Kabupaten Karawang.

“Tentunya kita lihat inovasi perubahan signifikan dan juga perlindungan yang lebih kepada PMI, kita mengapresiasi kinerja BP2MI selama ini dan Pak Benny,” kata Cellica usai penandatanganan nota kesepahaman atau MoU kerja sama di Kantor BP2M, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti MoU, salah satunya dengan membuat data center PMI dari Kabupaten Karawang.

Pemkab Karawang juga akan berkolaborasi dan berkordinasi dengan Polres Karawang, TNI hingga imigrasi untuk mengungkap kasus penempatan PMI ilegal.

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada warga yang ingin bekerja di luar negeri untuk berangkat menggunakan jalur resmi.

Sehingga tidak akan ada lagi masyarakat yang terjebak oleh sindikat-sindikat penempatan secara ilegal.

“Sindikat tidak bertanggung jawab yang merusak moral anak bangsa. Ini menjadi tugas kita supaya tidak akan ada lagi masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.

Dia berharap kerja sama dengan BP2MI ini berdampak baik bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam membangun bangsa Indonesia.

“Tentu kita berharap kerjasama dengan BP2MI berjalan dengan lancar, dan kita juga akan melindungi PMI yang ada di kaeawang sebagai bentuk kerjasama dengan BP2MI,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengajak pemerintahan daerah untuk melindungi PMI. Sebab tidak dipungkiri, masih ada mafia sindikat yang memperjualbelikan PMI dengan modus dipekerjakan.

“Kita bermimpi kerja-kerja kolaboratif semakin kuat antara BP2MI dengan pihak terkait. Dan kita bermimpi negara semakin hadir membuktikan dirinya hadir untuk para Pekerja Migran Indonesia. Ada potret penempatan ilegal anak-anak bangsa, dan ada potret pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan legal. Negara hadir benar-benar hadir memperlakukan PMI secara hormat. Pelindungan tiga dimensi dilakukan,” kata Benny.

Ia mengatakan ada puluhan ribu PMI yang dipulangkan selama tahun 2022, yang kebanyakan mereka adalah PMI yang bermasalah.

Menurutnya ini menjadi keprihatinan, sebab PMI pada dasarnya merupakan penyumbang devisa kedua terbesar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jika PMI disebut pahlawan, maka negara harus memberikan penghormatan antara lain memberikan fasilitas yang memadai,” ujar Benny.

Ia menyampaikan pernyataan tegasnya untuk memerangi sindikat penempatan ilegal PMI. Menurutnya kejahatan kemanusiaan melalui penempatan non-prosedural PMI tidak boleh didiamkan. Seluruh Kementrian/Lembaga, dan stakeholder diharapkannya bergerak.

‘’Memantik emosi kalau kita menemukan, menyaksikan penempatan PMI secara ilegal dilakukan. Negara yang kuat ini malah seolah-olah kalah dengan kekuatan segelintir orang yang disebut sindikat. Kenapa saya marah, karena 80% korban penempatan ilegal itu adalah ibu-ibu. Ini tidak bisa dibiarkan,’’ tutur Benny.

Bagi Benny melawan sindikat merupakan keterpanggilan historis. Dengan energi yang power full dan soliditas semua pihak, Benny optimis praktek kejahatan terhadap PMI melalui perdagangan gelap tersebut akan dapat dihentikan.

“Ini panggilan sejarah kita, bahwa kita harus ambil bagian melawan sindikat. Penegakan hukum harus dilakukan. Ini kuncinya, bagaimana negara yang religius ini, memiliki aparatur negara ini, digaji dan dipersenjatai rakyat, lalu kalah oleh para sindikat. Calo yang turun ke desa-desa lalu melakukan penempatan ilegal. Dimana perangkat daerah seperti tak punya kekuatan,” ujar Benny.

Benny mengatakan negara tidak boleh kalah dengan para sindikat. Bagaimana tidak, keberadaan negara yang memiliki berbagai sumber daya, jika tak mengambil peran pentingnya, maka konsekuensinya akan dipermalukan.

“Saya katakan negara ini bukan ditakdirkan untuk kalah dengan para sindikat. Negara ini ditakdirkan sebagai negara kuat. Hukum menjadi panglima. Negara ini tidak ditakdirkan untuk duduk satu meja, berkompromi, bernegosiasi dengan para sindikat, para bajingan yang merugikan anak-anak bangsa,” pungkasnya. (*)