Connect with us

Nasional

Pemerintah Siapkan Program Kartu Prakerja Skema Normal Mulai Triwulan I 2023

Published

on

INFOKA.ID – Pemerintah menyiapkan pelaksanaan program Kartu Prakerja untuk tahun 2023 dengan skema normal atau pelatihan offline akan dimulai pada triwulan I 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Program Kartu Prakerja skema normal dengan metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid, serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian.

“Seiring dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya, Selasa (20/12/2022).

Ia mengatakan skema normal lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling, yang mana proses persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun 2022 ini.

Adapun selama pandemi covid-19, program Kartu Prakerja diklaim menjadi satu-satunya program Government to People yang paling masif di Indonesia.

Dalam menyiapkan skema normal, perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Perpres RI Nomor 113 Tahun 2022, serta Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.

Sebelumnya, inklusifitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi indikator keberhasilan Program Kartu Prakerja, yang mana pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan pandemi yang sedang dihadapi.

Inklusivitas Program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3% penyandang disabilitas, 2,9% Pekerja Migran Indonesia, 47,59% penerima dari 212 kabupaten/kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2020-2022, 19% berpendidikan SD atau sederajat, dan 49% perempuan. Di tahun 2022, sedikitnya sekitar Rp 8,72 triliun insentif telah disalurkan pada 2022.

“Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ujar Menko Airlangga.

Sebelumnya, penyelenggaraan program ini dilakukan 100 persen secara online, dengan memanfaatkan teknologi digital mulai dari pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan.

“Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” katanya. (*)