Connect with us

Nasional

Pemerintah Selesaikan Targetkan Selesaikan Kemiskinan Ekstrem Tujuh Provinsi Termasuk Jabar

Diposting

pada

INFOKA.ID – Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan kondisi kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi hingga akhir 2021.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan saat memimpin Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) secara virtual Rabu (25/8/2021), bahwa sekitar 10,86 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami kemiskinan ekstrem pada 2021.

“M”Menurut arahan Bapak Presiden penanganan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 provinsi saja untuk tahun 2021 ini, yang di tiap-tiap provinsi dipilih 5 kabupaten jadi seluruhnya 35 kabupaten/kota untuk mewakili 20% jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional,” jelasnya.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.

Dari setiap provinsi tersebut, lanjut Wapres, dipilih lima kabupaten dan kota yang kemudian semuanya mewakili jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.

“Di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten, jadi seluruhnya ada 35 kabupaten dan kota untuk mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional,” tambah Wapres.

Secara nasional, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Wapres mengatakan jumlah warga miskin di Indonesia sebanyak 27,54 juta orang, sedangkan warga miskin ekstrem sebesar 10,86 juta orang.

Berdasarkan data TNP2K, lanjut Wapres, data kemiskinan ekstrem secara nasional berada di 212 kabupaten dan kota dari 25 provinsi.

“Jadi yang harus kita turunkan itu adalah yang 10,86 juta ini. Dari pemetaan yang dibuat oleh TNP2K, ini berada di 212 kabupaten kota dari 25 provinsi, yang merupakan kantong kemiskinan dengan cakupan 75 persen dari jumlah penduduk miskin,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres berharap jajaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) dapat mengutamakan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi tersebut.

Pemerintah mengeluarkan anggaran penanganan kemiskinan sebanyak Rp 440,69 triliun. Anggaran itu terdiri dari program bantuan sosial dan pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas penduduk miskin.

“Kemudian angka anggaran yang kita miliki di tahun 2021 ini terdiri dari bantuan sosial dan subsidi sejumlah Rp 272,12 triliun serta anggaran program dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan produktivitas ini berjumlah 168,57 Rp triliun sehingga alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp 440,69 triliun ini menurut yang hasil penelusuran dari sekretariat TNP2K,” katanya.

Ma’ruf berharap 35 kabupaten/kota ini bisa ditekan angka kemiskinan ekstremnya. Sementara untuk jangka panjang, sambungnya, pada 2024 penduduk miskin ekstrem ini bisa ditekan menjadi 0%.

“Saya ingin mendengarkan bagaimana kita menyelesaikannya sehingga 2021 ini bisa menyelesaikannya dan dalam jangka panjangnya itu 2024 kita harus menyelesaikan seluruhnya. Ini memang bukan hal yang mudah untuk sampai 2024 itu menjadi 0% dari pada kemiskinan ekstrem ini,” paparnya.

Kepada anggota TNP2K, Ma’ruf menekankan bahwa 2 program pengentasan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Yaitu pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin.

“Ini terdiri dari pada, ada 2 program kita dalam penanganan itu pertama adalah subsidi bantuan yang kedua adalah program pemberdayaan yang tadi anggaran seperti yang saya sebutkan tadi, dan pemberdayaan ini berada di berbagai kementerian dan lembaga,” sebut Ma’ruf. (*)

Advertisement
Tinggalkan pesan

Balas Pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook

Pos-pos Terbaru

Advertisement
Advertisement