Nilai Bantuan Provinsi Jawa Barat Kini Jadi Rp100.000 Saja

INFOKA.ID – Nilai bantuan provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 kembali turun. Banprov atau bantuan sosial provinsi tahap keempat atau yang terakhir yang akan digulirkan pada Desember ini berupa uang tunai senilai Rp100.000 per keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) tanpa ada bantuan non tunai seperti tiga tahap sebelumnya.

Untuk diketahui pada April 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan Rp500.000 bantuan sosial provinsi yang terdiri dari non tunai Rp350.000 dan tunai Rp150.000 dengan jumlah 1,7 KRTS, kemudian tahap kedua dilakukan pendataan ulang sehingga penerima turun menjadi 1,4 juta KRTS dengan nilai bansos yang sama.

Pada tahap ketiga, nilai bantuan berkurang menjadi Rp350.000 yang terdiri dari uang tunai Rp100.000 dan non tunai Rp250.000 dengan jumlah KRTS yang bertambah 500.000 KRTS sehingga total penerima bansos provinsi menjadi 1,9 juta KRTS.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Moh Arifin Soedjayana mengatakan, turunnya nilai bansos provinsi tahap keempat dikarenakan keterbatasan anggaran pemprov dan diiringi oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang mulai menggeliat kembali.

“Jadi untuk Bansos ini kan rencananya 4 kali. Kesatu dan kedua itu Rp500.000 paketnya tunai Rp150.000 dan non tunai Rp350.000, tahap ketiga menjadi Rp350.000 dan tahap keempat ini Rp100.000. Kenapa penurunan ini terjadi selain bertambahnya jumlah KRTS, juga memang kemampuan anggaran di provinsi , termasuk juga kan sekarang sudah mulai normal ya perekonomian itu,” ujar Arifin ketika dihubungi Pikiran Rakyat, Senin 21 Desember 2020.

Diakui dia, selain jumlah penerima yang bertambah, anggaran yang minim karena PAD Provinsi Jabar pun menurun. Namun disisi lain ekonomi sudah berjalan normal.

“Jadi itu salah satu alasan yang menjadikan turun. Untuk tahap yang ke tempat itu kenapa hanya tunai yang diberikan jadi Rp100.000 dengan pemahaman bahwa memang selain tadi si jumlah penerima yang bertambah, kita menganggap bahwa ekonomi juga sudah mulai berjalan. Sekarang sudah bergerak indikator makro sudah meningkat meskipun masih minus tetapi setidaknya ada peningkatan untuk pertumbuhan ekonomi,” ucap dia.

Adapun teknis penyalurannya diserahkan pada lima vendor yang bekerja sama dengan pemerintah. Selain PT Pos ada bank yang tergabung dengan Himbara (himpunan bank milik negara) dan juga BJB. Mereka diberikan keleluasaan teknik penyaluran dan ditargetkan sebelum tanggal 31 Desember ini penyaluran sudah tuntas ke 1,9 juta KRTS.

“Nah teknisnya untuk penyaluran di tahap 4, karena waktunya perhitungan anggaran itu baru di awal Desember kita bisa melihat kemampuan anggaran kita, makanya ini yang sangat mepet untuk sebelum tanggal 31 Desember harus sudah tersalurkan. Kemarin kita sudah konsolidasi dengan teman-teman PT Pos, Himbara dan BJB nanti akan ada 5 vendor untuk menyalurkan ini dalam 1-2 hari kedepan sudah meluncurkan,”ujar Arifin.

Pihaknya meyakini proses penyaluran bansos tahap empat lebih mudah dan ringkas karena tidak ada pengadaan karena bansos kali ini berupa uang tunai.

“Memang dari sisi tingkat kesulitan kalau uang tuh lebih mudah untuk disalurkan karena tidak ada pengadaan tinggal bagaimana distribusi di lapangan,”ucap dia.

Diakui dia, PT Pos yang dalam tiga kali penyaluran dilibatkan merasa Vendor itu PT Pos ingin cepat namun mereka akan kewalahan dalam waktu yang terbatas akhirnya bekerja sama dengan Himbara seperti BNI, BRI, Mandiri, ditambah BJB.

Terkait pelibatan angkutan dalam aplikasi atau ojek online, Arifin menjelaskan, mereka bisa dilibatkan kembali namun tergantung dengan teknis vendor dalam menyalurkannya.

“Kalau untuk gojek itu bisa tetap, ya pemahamannya memang ini masih digodok belum ada keputusan. Namun kita menyarankan lebih seperti ke BLT komunitas dengan protokol kesehatan bisa di desa, bisa di Kelurahan, bisa di mana aja. Nah ini sedang kita pikirkan komunikasikan dengan vendor-vendor tersebut. Dari dulu kalau yang namanya gojek itu di bawah vendor Jadi kalau vendor ini mau melibatkan go-jek atau pihak lain itu mangga silakan,” ucap Arifin.

Jadi jadi teknik pembagian diserrahkan pada vendor untuk percepatan atau akselerasi. Pihaknya menargetkan tanggal 23 Desember bahkan tanggal 22 Desember ini sudah ada penyaluran pasalnya waktu menuju tanggal 30 Desember tinggal tujuh hari lagi.

”Kan konsolidasi tanggal 31 Desember itu si uang kalau tidak tersalurkan harus masuk lagi ke kas daerah. Nanti malam sebenarnya kita rapat lagi fix-nya seperti apa rencananya akan dipimpin Pak Sekda. Besok (Selasa ini) mungkin sudah ada kepastian,” kata Arifin.

Senada dengan Arifin, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, turunnya nilai bansos provinsi tahap keempat dikarenakan keterbatasan anggaran pemprov dan jumlah KRTS yang meningkat. Selain itu, pada tahap keempat diiringi oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang mulai menggeliat kembali.

“(turun ini karena) Kebijakan dan berdasarkan kondisi keuangan (daerah) yang terbatas. Di pihak lain aktivitas ekonomi masyarakat saat ini sudah jauh dengan kondisi pandemic di awal dan juga ada penambahan yang 500 ribuan KRTS itu . Jadi Bansos ini akan diberikan Rp100.000 untuk satu KRTS,” ujar Dodo.

Di sisi lain Dodo mengatakan, penyaluran bansos dari sisi kualitas validasinya dapat di[ertanggungjawabkan dan tepat sasaran. Di tahap pertama yang gagal salur 3,6%, yang kedua 0,6 tahap ketiga hanya 0,3 persen. Hal itu artinya seiring dengan berjalannya waktu penyaluran semakin membaik. (*)

Sumber: Pikiran-Rakyat.com