Menkominfo Minta PSE Siapkan Tiga Hal Untuk Perkuat Keamanan Siber

INFOKA.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan tiga hal penting dalam rangka memperkuat keamanan siber guna mengurangi terjadinya insiden kebocoran data.

Adapun tiga hal tersebut, sambung Johnny memerinci, mencakup teknologi enkripsi, tersedianya talenta digital dan cybersecurity digital talent-nya di semua PSE.

“Teknologi enkripsi, tersedianya talenta digital, dan cybersecurity digital talent-nya di semua PSE (itu dibutuhkan). Karena kebocoran bisa berasal dari dalam bukan dari luar,” ujar Johnny seperti dikutip dalam siaran pers, Jumat (28/10/2022).

Dia menyebut, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur bahwa PSE harus mempunyai Data Protection Officer (DPO). Ada tiga hal yang perlu dilakukan agar bisa memperkuat ketahanan sistem keamanan siber.

“Sistem cybersecurity sangat luas, termasuk resiliensi dan sovereignty satu bangsa, dalam hal ini Republik Indonesia. Jadi, harus ada upaya untuk memastikan keamanan sibernya terjaga dengan baik. Itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), PSE harus mempunyai Data Protection Officer (DPO),”tegas Johnny.

Johnny pun membahas keamanan digital di ruang siber Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan pengembangan ekonomi digital.

Johnny menekankan dalam pengembangan ekonomi digital, keamanan siber menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital suatu bangsa.

Untuk itu perlu kolaborasi yang menyeluruh untuk memastikan daya tahan keamanan siber di Tanah Air agar bisa menyokong potensi ekonomi digital di Tanah Air yang terus berkembang.

“Jika tidak, maka potensi ekonomi digitalnya yang besar akan terbang melayang, hilang dengan sendirinya. Saya memberikan dukungan juga selalu mengikuti perkembangan. Saya percaya, segenap insan-insan digital Indonesia mengambil bagian dalam memanfaatkan digital economy khususnya di Indonesia yang terus berkembang,” katanya.

Selain meminta kolaborasi dan memperkuat keamanan siber kepada pihak PSE, Johnny menyebutkan Pemerintah pun secara aktif antar Kementerian, Lembaga, dan Badan terkait berkoordinasi serta berkolaborasi untuk menciptakan ruang siber yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satunya dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) yang juga memiliki tanggung jawab mengoordinir keamanan ruang digital di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2021.

“Kami semua mendukung BSSN, tetapi BSSN sebagai regulator dan yang akan melakukan monitoring terhadap seluruh daya tahan dan sistem siber kita, perlu didukung oleh kemampuan PSE yang mempunyai sistem dengan cyber security yang resilient,” kata Johnny. (*)