Mendagri Serahkan DP4 ke KPU Untuk Pilkada 2024

INFOKA.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyerahan ini ditujukan untuk bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024.

“Menyerahkan DP4 untuk Pilkada Serentak. Berlangsung pada 27 November 2024 mendatang,” ucap Mendagri Tito Karnavian, Kamis (2/5/2024).

Tito mengatakan dalam konteks menyukseskan pelaksanaan Pilkada, peran pemerintah yang utama atau yang pertama kali adalah menyediakan DP4. Data tersebut bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang terekam dan diperbarui setiap hari.

Tito menyebutkan DP4 ini diambil dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka yang masuk ke dalamnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih berdasarkan usia.

Berdasarkan data yang dikantongi-nya, DP4 Pilkada Serentak per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

“(Pemilih) tentunya warga negara yang sudah memiliki umur 17 tahun sampai tanggal 27 November. Jadi datanya tentu agak berbeda dengan DP4 untuk pemilu 14 Februari,” kata Tito.

Lebih lanjut Tito menegaskan penyerahan DP4 ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam mendukung pelansakaan Pilkada. Namun sifatnya kata dia dinamis seiring dengan perubahan status kematian, pindah alamat, maupun yang masuk menjadi anggota TNI atau Polri.

Dia menegaskan setelah diserahkannya DP4, pihaknya berharap kerja sama teknis dapat terus berlanjut antara Kemendagri dengan KPU RI lantaran dinamika data kependudukan yang sangat tinggi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya dinamika data kependudukan, yakni adanya kelahiran/kematian, peristiwa pindah datang per bulan, serta adanya perubahan pekerjaan menjadi anggota TNI/Polri. Dia menekankan pula soal keamanan data siber yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

“Oleh karena itu, sistem pengamanan untuk cyber security terutama, tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga dan kemudian tentu akan mendapat dukungan mohon dukungan dari BSSN. Kemudian dari Polri, laboratorium forensik Polri, itu juga ada badan cyber jajaran cyber dibentuk, membantu sistem pengamanan yang ada, termasuk sistem pengamanan internal dari KPU sendiri,” tambahnya.

Lebih lanjut, menurutnya, untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 berbagai pemangku kepentingan terkait perlu betul-betul bekerja sama dengan baik.

Pasalnya, keberhasilan Pilkada nanti merupakan orkestrasi banyak unsur, dari pihak penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, partai politik, peserta pasangan calon (paslon), media pers, hingga masyarakat.

“Kita harapkan dalam (Pilkada) berlangsung aman, damai dan lancar, dan demokratis. Dan untuk Pilkada ini adalah ini juga adalah pengalaman sejarah baru bagi kita, bagi bangsa Indonesia, first time ever in our history, kita melaksanakan Pilkada serentak seluruh Indonesia kecuali yang karena undang-undang itu tidak ada Pilkada, yaitu di Yogja, DIY, karena UU Keistimewaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengimbau jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota agar terus memastikan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih Pilkada masuk dalam DPT.

“Kami berharap teman-teman sekalian dari provinsi, kabupaten/kota, untuk bekerja dengan cermat,” harap Hasyim. (*)