Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Pastikan Ketercukupan Pasokan Pangan
Published
3 tahun agoon
By
Redaksi
INFOKA.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memastikan ketercukupan pasokan pangan dan barang/jasa bagi masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai langkah pengendalian inflasi sekaligus mengantisipasi kenaikan harga pangan serta barang/jasa.
“Inflasi harus dijaga betul. Masyarakat kita harus memperoleh pasokan yang cukup untuk pangan terutama dan juga harga barang dan jasa yang terjangkau dan cukup,” kata Mendagri pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/3/2023), dilansir Antara.
Untuk mengoptimalkan upaya itu, Mendagri meminta pemerintah daerah mencontoh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengecek langsung harga komoditas di pasar. Dengan demikian, daerah memperoleh data yang akurat mengenai harga di lapangan. Melalui langkah itu, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang akurat mengenai harga di lapangan.
Mendagri menuturkan, persoalan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk diwaspadai. Hal itu sebab berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, apabila terjadi kenaikan barang dan jasa, pihak yang akan dipersalahkan publik bukan hanya pemerintah pusat, melainkan juga daerah. Oleh karena itu, ia mendorong daerah untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut.
Tito juga meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelesaikan permasalahan urusan pangan.
“Jangan sampai ada perbedaan kalau mengenai masalah rakyat. Bicara mengenai masalah perut rakyat, jangan sampai boleh ada berbeda. Politik boleh berbeda, tapi ketika berbicara mengenai kepentingan rakyat, terutama yang sangat mendasar, seperti kebutuhan dasar pangan, kita harus sama,” tambah Tito.
Berikutnya, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menggelar rakor pengendalian inflasi secara rutin di daerah mereka masing-masing. Mereka diminta untuk tidak hanya bergantung pada rakor pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri karena kondisi di suatu daerah berpotensi berbeda dengan situasi di tingkat pusat.
“Mohonlah agar rapat ini sebetulnya menjadi pemicu untuk rekan-rekan di daerah untuk melaksanakan rapat di daerah masing-masing karena tantangan yang kami sampaikan di tingkat pusat ini belum tentu (sama dengan) keadaan lapangan di tiap-tiap wilayah,” ucapnya. (*)
Sumber: Antara


You may like

Menanggapi secara Kritis: Inflasi dan Strategi Investasi di Karawang Melalui Langkah Bijak untuk Mengelola Keuangan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Presiden Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Sebagai Plt Menko Polhukam

Mendagri Minta Pemda Tak Terlena dengan Inflasi Terkendali

BPS Sebut Inflasi Jawa Barat Pada Tahun 2023 Sebesar 2,48 Persen

Mendagri Tegaskan Penjabat Kepala Daerah yang Tidak Netral Akan Diganti

Tekan Inflasi, Pemkab Purwakarta Canangkan Gerakan Masyarakat Tanam Cabai
Pos-pos Terbaru
- Jejak Sejarah Tak Dilupakan, Yonif 305 Bangun Tugu Tengkorak di Eks Medan Latih KIIC
- Bupati Karawang Aep Syaepuloh Lantik 199 Kepsek SD-SMP, Tekankan Larangan Pungli dan Penyalahgunaan Dana BOS
- Bupati Aep Tinjau Overlay Jalan Surotokunto 2 Kilometer, Pastikan Kualitas Pekerjaan
- Bolehkah Paspor Diurus Orang Lain? Ini Penjelasan Imigrasi Karawang
- Lippoland Hadirkan Ecoprime di Lippo Karawang, Tawarkan Konsep Hybrid Warehousing Untuk Kebutuhan Bisnis Modern





