Mendagri Minta Pemda Tak Terlena dengan Inflasi Terkendali

INFOKA.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak terlena dengan angka inflasi yang terkendali. Hal itu mengingat, Indonesia merupakan negara besar, sehingga terjadi variasi tingkat inflasi di setiap daerah.

“Lalu jangan terlena, apalagi daerah. Kenapa? karena terjadi variasi di tingkat nasional, negara kita negara besar,” kata Tito, Senin (8/1/2024).

Tito mengungkapkan, meski inflasi secara nasional terkendali sebesar 2,61 persen pada Desember 2023 lalu, namun kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi.

Tito menegaskan, capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) perlu aktif melakukan upaya pengendalian inflasi.

Lebih lanjut, Tito menekankan kepada Pemda agar jangan hanya diam menghadapi tingginya inflasi. Pemda harus aktif mencari penyebab dan solusinya sehingga inflasi terkendali. Pemda dapat melakukan pembahasan bersama jajaran staf termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan itu, Tito juga membeberkan daerah yang inflasinya masih di atas rerata nasional. Rinciannya, d tingkat provinsi ada Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Kemudian di tingkat kabupaten yaitu Sumenep, Merauke, Banggai, Buleleng, Kotabaru, Belitung, Mimika, Sikka, Sumba Timur, dan Kudus. Sementara kota dengan inflasi tinggi yakni Ternate, Gorontalo, Balikpapan, Bandar Lampung, Cilegon, Kotamobagu, Samarinda, Bogor, Tual, dan Tegal.

Untuk menekan angka inflasi, Tito juga meminta pemerintah daerah (Pemda) gencar menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat.

Dia menyebut, inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh Pemda bergerak melakukan upaya pengendalian. Terlebih di awal tahun anggaran, Pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan Bansos. Selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut.

“Digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu,” katanya. (*)