Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Buat Kebijakan Pro UMKM
Published
4 tahun agoon
By
Redaksi
INFOKA.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah membuat kebijakan yang pro terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pasalnya, menurut Mendagri, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian, sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlangsungannya.
“Pesan saya tadi kepada teman-teman kepala daerah bupati, expo ini bagus, lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM, mulai dari membuat regulasi yang pro pada UMKM, perizinan mudah,” kata Mendagri Tito Karnavian usai memberi arahan sekaligus membuka acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2022 dengan tema ‘Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui Jejaring Global’ di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (20/7/2022), seperti dilansir Antara..
Tito mengatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlangsungan mereka.
Dikatakannya pula bahwa Indonesia punya sumber daya alam (SDA) yang limpah ruah yang dapat dikelola dan diproduksi sebagai produk dalam negeri. Oleh karena itu, dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, pangsa pasar diharapkan dapat dikuasai produsen dalam negeri.
“Perkenalkan mereka dengan permodalan, banking, dan sektor finance supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan,” kata Tito.
Dalam rangka mendukung pembelian barang dan jasa dalam negeri, pihaknya juga mendorong UMKM untuk menjualnya melalui marketplace, misalnya lewat e-Katalog yang telah dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, Mendagri juga mendorong kepala daerah agar mengembangkan kreativitas para pemilik UMKM dengan memberikan pendidikan pelatihan.
Tito Karnavian memandang perlu kepala daerah membangun infrastruktur agar akses pemasaran produk UMKM makin mudah.
“Kemendagri pasti mendukung penuh dalam bentuk apa pun, termasuk regulasi,” ujarnya. (*)
Sumber: Antara


You may like

Pemkab Karawang Imbau Pelaku UMKM Segera Urus NIB Untuk Bisa Akses Pendanaan Legal

PLN PEDULI Bersama Yayasan Barisan Muda Berbudaya (BERMUDA), Adakan Pelatihan UMKM di Kabupaten Karawang

Pj Bupati Purwakarta Minta Dekranasda Buat Program Kerja Untuk Tingkatkan Perekonomian

Presiden Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Sebagai Plt Menko Polhukam

Mendagri Minta Pemda Tak Terlena dengan Inflasi Terkendali

Mendagri Tegaskan Penjabat Kepala Daerah yang Tidak Netral Akan Diganti
Pos-pos Terbaru
- Jejak Sejarah Tak Dilupakan, Yonif 305 Bangun Tugu Tengkorak di Eks Medan Latih KIIC
- Bupati Karawang Aep Syaepuloh Lantik 199 Kepsek SD-SMP, Tekankan Larangan Pungli dan Penyalahgunaan Dana BOS
- Bupati Aep Tinjau Overlay Jalan Surotokunto 2 Kilometer, Pastikan Kualitas Pekerjaan
- Bolehkah Paspor Diurus Orang Lain? Ini Penjelasan Imigrasi Karawang
- Lippoland Hadirkan Ecoprime di Lippo Karawang, Tawarkan Konsep Hybrid Warehousing Untuk Kebutuhan Bisnis Modern





