KPU Jabar Butuh 1,3 Juta Petugas KPPS untuk Pemilu 2024

INFOKA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat membuka rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jumlah anggota KPPS yang akan direkrut tersebut menjadi yang terbesar di Indonesia.

Pada 2024 nanti akan ada Pemilu, Pilpres, dan juga Pilkada serentak. Untuk Pilpres dan Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pikkada serentak direncanakan pada November 2024 dan diwacanakan maju jadi September 2024.

Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan tahapan proses rekrutmen KPPS yang akan dimulai pada November 2023 hingga Januari 2024. Jumlah rekrutmen petugas KPPS di Jabar pun merupakan yang terbesar se-Indonesia.

“Terkait dengan persiapan rekrutmen hari H, memang berkaitan dengan rekrutmen kita di KPPS, kalau kita lihat tahapannya bulan Desember sampai dengan Januari, kita ada tahapan rekrutmen temen-temen di KPPS,” kata Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni, Rabu (25/10/2023).

“Jabar dengan 140.457 TPS artinya dikalikan dengan 9 petugas KPPS, sekitar 1.300.000 kita akan merekrut temen-temen KPPS. Jumlah yang sangat besar dan menjadi jumlah paling besar petugas KPPS se-Indonesia,” lanjutnya.

Dalam proses rekrutmen tersebut, Ummi memastikan, petugas KPPS bisa berjalan baik dalam pelaksanaannya, dimana ada perbedaan dalam perhitungan dan pelaksanaan di rekapitulasi di tingkatan KPPS, yang menjadi bahan evaluasi dari tahun 2019.

Dia mengatakan, pada Pemilu 2024, KPU RI sudah menggunakan Si Rekap yang bisa membantu melakukan rekapitulasi. Ia yakin, Sirekap akan memudahkan perhitungan suara nanti.

“Kalau kita lihat simulasi Sirekap itu kan membantu ya, itu aplikasinya lebih simpel, dibandingkan dengan saat penggunaan scan C1 yang kemarin, itu ikhtiar dari KPU RI untuk bisa mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilu,” kata Ummi.

Ummi menuturkan, proses perekrutan petugas KPPS untuk Pemilu 2024 akan dilakukan dengan persyaratan yang lebih ketat dibanding Pemilu sebelumnya. Persyaratan mengenai kesehatan jadi perhatian utama. Kemudian nanti juga ada batasan usia 55 tahun.

Sebab pada Pemilu 2019 lalu, tercatat ada 46 orang KPPS yang gugur saat bertugas mengamankan Pemilu. Karena itu, faktor kesehatan calon anggota KPPS akan diperhatikan betul dalam rekrutmen nanti.

“Itu kan artinya ikhtiar dari KPU RI membatasi karena kan kerja di TPS kerja fisik kan gitu, karena bukan hari H saja temen-temen KPPS stand by tapi H-2 sudah harus persiapan logistik juga,” katanya.

Sementara untuk anggaran pihaknya mengajukan Rp1,150 triliun. Saat ini, sekarang masih di tahapan pembahasan di banggar.

“Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita dalam melaksanakan pilkada dan 27 kabupaten kota meskipun belum NPHD, semua sudah menandatangani berita acara kesepakatan karena itu kan nanti mengantarkan ke NPHD,” ujarnya.

Dengan kebutuhan 1,3 juta orang petugas, KPU Jabar tak ingin catatan kelam 2019 kembali terulang. Puluhan petugas KPPS di Jabar meninggal dunia karena kelelahan.

Sementara KPU pusat mencatat pada 2019 total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. (*)