Connect with us

Regional

Komisi II DPRD Karawang Fasilitasi UMKM, Legalitas dan Pemasaran Produk Jadi Keluhan

Published

on

KARAWANG – Dari ribuan UMKM sudah tercatat sekitar 62 pelaku usaha yang tergabung dalam program UMKM Juara. Diantara UMKM tersebut sudah mendapat pelatihan dan peningkatan, baik dari sisi proses produksi pengemasan sampai pemasaran guna meningkatkan level kualitas UMKM di Kabupaten Karawang.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Rustandi mengatakan, bahwa masih ada hal-hal yang memang masih menjadi kendala seperti yang disampaikan Komunitas UMKM, diantaranya soal legalitas usaha, BPOM, Halal dan PIRT. Hingga soal pemasaran produk UMKM itu sendiri.

“Disampaikan pihak UMKM, bahwa ingin menebus pasar industri, kita siap memfasilitasi. Bahkan sudah berkomunikasi dengan forum HRD, sudah nyambung dan sejalan tinggal nanti kita fasilitasi,” ujar Derus, sapaan akrab Dedi Rustandi, kepada Infoka.id, Rabu (13/7/2022).

Derus menambahkan, nanti dalam audiensi UMKM dengan pihak HRD tinggal menentukan mekanisme agar produk UMKM bisa masuk ke dalam industri. Tentu pihaknya tetap mendorong supaya produk UMKM mengikuti standarisasi industri.

“Dari pihak kita akan mendorong UMKM agar bisa mengikuti standar tersebut dengan membuat program satu pintu, sehingga kedepan siapapun boleh masuk, asalkan satu pintu dan memenuhi standarisasi industri,” jelasnya.

Masih Derus menambahkan, beberapa program pelatihan sudah dijalankan oleh Dinkop dan UMKM Kabupaten dan Provinsi. Dari Karawang tinggal memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan utama, khususnya soal perijinan.

“Kalau yang lokal kayak perijinan PIRT bisa langsung kita gratiskan, tapi untuk di luar instansi seperti BPOM Halal ini sudah lintas instansi, standarnya harus jelas, biayanya pun jelas,” imbuhnya.

Terkait pemasaran, diungkapkan Derus, sebenarnya sudah ada MOU antara Pemda Karawang dengan Alfamart dan Indomaret. Namun secara aplikasi terkendala soal konsinyasi dimana sistem pembayaran retail tersebut, barang masuk dulu, setelah habis baru dibayarkan.

“Nah ini yang memberatkan teman-teman UMKM, maka formulasinya harus dirubah. Saya sendiri mempunyai gambaran kedepan, kita punya BUMD yang menjadi jalan tengah, yakni BUMD aneka jasa,” terangnya.

Sambung masih Derus menambahkan, BUMD Aneka Jasa akan dihidupkan kembali, dengan diberikan modal. Nantinya, BUMD tersebut membeli produk UMKM secara cash.

“Nanti BUMD yang akan memasarkan, kurang lebih BUMD akan bertindak sebagai distributor produk UMKM,” pungkasnya. (cho)