Kembangkan Proyek PLTA di Jabar, Pemerintah Dapat Pinjaman Rp 8,7 Triliun

INFOKA.ID – Kementerian Keuangan dan PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Subsidiary Loan Agreement (PPLN/SLA) dalam rangka Pembiayaan pengembangan sistem PLTA di Jawa-Bali.

Proyek ini memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) senilai US$ 610 juta atau Rp 8,7 triliun. Berasal dari Bank Dunia sebesar USD 380 juta dan AIIB sebesar USD 230 juta.

“SLA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan oleh PT PLN untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, terutama pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT),” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/3/2022).

Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Pumped Storage dengan kapasitas 1040 megawatt (MW) berlokasi di Provinsi Jawa Barat.

Keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang signifikan pada saat beban puncak terutama untuk kawasan yang membutuhkan permintaan tenaga listrik yang besar di Jawa Barat dan Jabodetabek.

Selain itu, PLTA Pumped Storage juga mendukung transisi energi dan pencapaian tujuan penurunan emisi karbon di Indonesia. Saat ini pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu isu prioritas dalam RPJMN yang harus kita dukung bersama.

“Indonesia telah berkomitmen mempercepat transisi energi dengan mematok target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata dia.

Kepada PLN, Hadiyanto berpesan agar melaksanakan proyek-proyek yang dibiayai oleh SLA ini dengan sebaik mungkin. Proyek ini wajib menekan seminimal mungkin potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan proyek dimaksud.

“Dengan dana yang begitu besar dan pekerjaan pembangunan PLTA Pumped Storage yang penuh tantangan, PT PLN (Persero) diminta membuat jadwal dan mengawasi secara ketat setiap pengerjaan proyek, dimulai sejak masa persiapan, pembangunan, hingga masa pemeliharaan proyek ini,” kata dia.

Transisi ke energi berkelajutan juga menjadi salah satu topik penting yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab yang besar dan peran strategis dalam mewujudkan transisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan, mengingat negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75 persen dari permintaan energi global.

“Untuk mendukung komitmen tersebut dan selaras dengan fokus Energy Transitions Working Group, isu pendanaan yang menjadi prioritas G20 dalam transisi energi dapat diatasi oleh sumber pembiayaan yang disediakan Pemerintah dalam bentuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri,” tambahnya.

Hingga akhir Desember 2021, pembiayaan EBT melalui SLA yang telah disalurkan oleh Kemenkeu sebesar JPY 80,38 miliar dan USD 441,80 juta atau setara Rp 16,26 Triliun. Adapun komitmen pembiayaan SLA untuk EBT yang belum disalurkan USD 197,5 juta (Rp2,82 triliun).

Sementara itu, pembiayaan EBT yang masih proses SLA dan LA sebesar USD 957,50 juta atau setara Rp 13,66 triliun. Pembiayaan tersebut digunakan untuk proyek pembangunan PLTA dan geothermal serta fasilitas pembiayaan hijau (Green Finance Facility). SLA untuk pembiayaan di sektor energi tersebut disalurkan kepada PT PLN dan PT Pertamina serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan lembaga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

Pemberian penerusan pinjaman atau SLA telah memberikan manfaat yang luar biasa pada berbagai sektor. Beberapa di antaranya pertama, pembangunan infrastruktur pada sektor energi untuk pencapaian program energi listrik 35.000 megawatt, melalui pembiayaan untuk transmisi, gardu induk, dan pembangkit listrik baik energi tidak terbarukan maupun energi terbarukan.

Kedua, sektor transportasi seperti jalan tol, kereta rel listrik (KRL) dan Mass Rapid Transit Jakarta. Ketiga, sektor kesehatan untuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Keempat sektor perdagangan untuk pembangunan pasar-pasar modern di berbagai daerah. (*)