Connect with us

Regional

IKAMUBA Desak HD Untuk Segera Mengangkat Penjabat Bupati

Published

on

PALEMBANG – Menyikapi hiruk pikuk kondisi yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Plh Bupati oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, sehingga memunculkan padangan-pandangan para tokoh warga Musi Banyuasin yang tergabung dalam Ikatan Musi Banyuasin (IKAMUBA) melakukan rapat pertemuan di Pempek Bandara, Senin (23/5/2022)

IKAMUBA mendesak Gubernur HD untuk segera mengangkat Penjabat Bupati. Selain itu, Desakan untuk mengangkat Penjabat Bupati tidak hanya datang dari IKAMUBA, tetapi juga dari mahasiswa.

“Hasil rapat yang baru kami gelar, kami meminta kepada Bapak Gubernur (H Herman Deru) untuk menunjuk Penjabat Bupati. Bukan Pelaksana harian (Plh). Siapa pun orangnya,” kata salah satu tokoh masyarakat Muba Drs H Muzakir MM saat menggelar konferensi pers, usai rapat.

Sebagai salah satu mantan birokrat yang puluhan tahun menjalani karier di bidang kepegawaian, lanjut Muzakir, dalam UU No 10 Tahun 2016, ditentukan bahwa apabila masa jabatan bupati/wali kota berakhir maka pemerintah menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai penjabat bupati atau wali kota.

“Hal itu diatur tegas dalam Pasal 201 ayat 11 UU No 10 Tahun 2016,” ujar Muzakir.

Muzakir menambahkan, jika gubernur menunjuk Plh Bupati Muba akan menghambat roda pemerintahan di Bumi Serasan Sekate. Sebab, jabatan Plh Bupati, tidak memiliki kewenangan dalam hal kepegawaian, keuangan, mengusulkan, memberhentikan, dan menandatangani produk eksekutif lainnya yang bermitra dengan DPRD.

“Kasihan masyarakat dan pegawai Muba yang tidak bisa bergerak karena bupatinya bukan penjabat,” terang mantan Kepala BKD Sumsel ini.

Sementara itu Ketua Umum IKAMUBA Fakhruddin Khalik MSc menambahkan bahwa IKAMUBA tidak memiliki kepentingan politik dalam penunjukan penjabat bupati yang dilakukan gubernur dan Mendagri.

Dia mengatakan siapa pun orangnya yang ditunjuk sebagai penjabat Bupati, IKAMUBA akan mendukung, ssalkan jangan Plh. Jangan sampai Muba dijadikan kelinci percobaan dalam menunjuk Plh.

“Sebagai organisasi masyarakat Muba, IKA Muba menyampaikan aspirasi ini kepada Bapak Gubernur dan mudah-mudahan didengar,” jelasnya.

Sedangkan Mantan Wakil Bupati Muba Islan Hanura ST MM menyatakan bahwa jauh sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah Muba pada 22 Mei, Mendagri sudah menetapkan nama-nama yang akan diangkat sebagai Penjabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur di Indonesia.

Sehingga pada waktunya sudah ada nama yang ditunjuk. Artinya, nama Penjabat Bupati Muba sudah ada dan tinggal menyerahkan SK. Bukan Pelaksana harian.

“Bukankah sebelum tanggal 22 Mei berakhirnya masa jabatan kepala daerah Muba, Pak Gubernur  sudah mengutus orang mengambil SK Penjabat Bupati. Jika gubernur menunjuk Plh, berarti gubernur melanggar undang-undang,” tukasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, berakhirnya masa jabatan Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba), Gubernur Sumsel Herman Deru di Griya Agung, Minggu (22/5/2022) malam langsung memanggil Sekda Muba, Apriyadi untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK).

Hanya saja, SK yang diserahkan merupakan SK Pelaksana Harian (Plh) bukan SK Penjabat (Pj) Bupati agar dapat menjalankan fungsinya sebagai harian Bupati. (sya)

Facebook

Pos-pos Terbaru

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement