‘Gurihnya’ Bisnis Buku LKS Ditengah Larangan Pemerintah

KARAWANG – Minimnya Pengawasan terhadap Pendidikan membuat beberapa orang tua murid mengeluh, karena setiap pembiayaan terhadap anaknya sekolah membuat orang tua harus mencari uang yang lebih demi pendidikan anaknya.

Masyarakat mengeluh dan mempertanyakan kemana anggaran Pendidikan yang dibebankan ke APBD sekitar 30 persen, namun Lembaran Kerja Siswa (LKS) masih tetap saja harus dibayar oleh orang tua murid.

Seolah menjadi fenomena tahunan, praktek jual beli LKS ternyata masih marak meski dengan modus berbeda karena larangan jual buku LKS disekolah.

Para orang tua murid berbondong bondong mengantri disebuah toko buku tertentu yang diduga sudah ada pengkondisian sebelumnya lantaran ketika orang tua murid memasuki toko buku, sudah ada data sekolah, kelas dan nama siswa.

Padahal, berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan Satuan Pendidikan bahwa Lembar Kerja Siswa (LKS) tidak diperbolehkan lagi digunakan dan juga sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2008, setiap sekolah dilarang memperjual belikan buku paket maupun Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap muridnya.

Larangan ini ditujukan kepada seluruh sekolah SD, SMP ,SMA maupun SMK yang ada diseluruh Indonesia.

Namun , berdasarkan informasi yang diperoleh meski sudah dilarang menjual LKS di sekolah, para orang tua siswa tetap membeli buku LKS yang diarahkan melalui toko buku tertentu.

Diketahui, buku LKS tidak perlu lagi diadakan untuk peserta anak didik SD, SMP, SMA maupun SMK, sebab sudah ada buku paket yang dibagikan secara gratis dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk para anak pelajar, artinya kebutuhan seluruh siswa sudah disediakan oleh Pemerintah.

Hal ini tentu menjadi perbincangan para orang tua murid mengapa LKS masih diberlakukan dan diperjual belikan di Karawang, sehingga timbul pelesetan minimnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Karawang.

“Mungkin menurut sekolah dimasa pandemik buku lks masih dibutuhkan untuk tugas anak,” kata Korwilacambidik Karawang Timur, Udin.

Disinggung mengenai anggaran APBD 30% untuk pendidikan, pihaknya mengatakan jika sekolah tidak mampu membeli LKS sehingga dibebankan ke orang tua murid.

“LKS bukan buku, lks untuk meringankan guru dan murid karena pandemik, dan sekolah tidak mampu untuk membeli lks jadi dibebankan keorang tua murid,” terangnya.

Disinggung mengenai adanya dugaan sekolah mengarahkan orang tua murid untuk membeli LKS di toko buku tertentu dan dugaan kerjasama antara sekolah dengan toko buku guna menghindari aturan larangan, pihaknya mengaku tidak tahu soal dugaan itu.

“Kami ga tau soal itu,” singkatnya.

Sementara itu Korwilcambidik Karawang Barat, Yuyun terkesan bungkam soal adanya praktek jual beli lks di wilayah Karawang Barat.

Hingga berita ini sampai di meja redaksi, Yuyun belum memberikan komentarnya, pesan WA yang dikirim wartawan Infoka.id hanya dibaca saja tanpa ada balasan dari Yuyun. (red)