Fasilkom Unsika Gelar Seminar Implementasi E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik

KARAWANG– Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) menggelar seminar bertema ‘Implementasi E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik’, Senin (20/12/2021).

Seminar ini menghadirkan narasumber di antaranya Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM/Juru Bicara Menkominfo Dedy Permadi, Wakil Bupati Karawang H Aep Syaepulloh SE, Rektor Unsika Prof Dr Sri Mulyani, Ak, ACPA, CA., Kepala Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan Solihin Nurodin, SSos.I, serta Ketua Relawan TIK Indonesia Fajar Eri Dianto.

Seminar Nasional Fasilkom Unsika ditujukan untuk penyelenggara E-Government di tingkat pelaksana, akademisi, praktisi dan komunitas di bidang TIK serta umum. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring yang bertempat di Aula Unsika dengan jumlah peserta terbatas sebanyak 89 orang dan secara daring (via zoom) dengan jumlah peserta mencapai 1.043 orang.

Materi yang dibahas pada seminar diantaranya mengenai sejauh mana pencapaian dan implementasi e-Government yang telah dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya, serta peluang keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi, pengembangan, maupun pemanfaatannya, yang semuanya itu dipaparkan oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Dalam rangkaian kegiatan seminar ini juga terjadi penandatanganan MoU antara Unsika dan Relawan TIK Indonesia yang ditandatangani oleh rektor Unsika dan ketua RTIK Indonesia.

Sebagai ketua panitia, Oman Komarudin, S.Si, M.Kom berharap agar semua pihak terkait dapat mendukung dan turut terlibat dalam implementasi E-Government yang lebih lengkap dan komprehensif.

Di sesi tentang implementasi e-government dalam peningkatan pelayanan publik, pemaparan narasumber oleh Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepulloh, SE dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eka Sanatha, SH, MM., didampingi oleh moderator Nina Sulistiyowati, ST, MKom. selaku dosen Fakultas IImu Komputer Moderator menggali informasi tentang Implementasi E-Government terkait pelayanan publik yang telah ada di Kabupaten Karawang.

Aep Syaepulloh memaparkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat Karawang sesuai Perda Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018.

“Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang juga memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik, telah diimplementasikan di Kab. Karawang melalui mall pelayanan publik (MPP),” katanya.

Dia mengatakan tujuan didirikannya MPP yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Pendirian MPP di Kab upaten Karawang adalah MPP Pertama non APBD (berkolaborasi dengan dunia usaha), dan merupakan merupakan MPP Ke 40 di Indonesia. Selain itu, MPP di Kabupaten Karawang merupakan MPP Ke-5 di Jawa Barat yang melakukan pelayanan 7 hari dalam 1 minggu (sabtu-minggu tetap buka) yang terintegrasi dengan 19 unit pelayanan publik terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD diantaranya BAPENDA Kab. Karawang, DPMPTSP Kabupaten Karawang, DPMPTSP Prov. Jabar, DISDUKCATPIL Kabupaten Karawang, Dinas PUPR Kabupaten Karawang, DLHK Kabupaten Karawang, DISNAKERTRANS Kabupaten Karawang, Bank BRI, KEMENAG Karawang, DINKES Kabupaten Karawang, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, POLRES Karawang, BPN, KPP Pratama Karawang, Perumdam Tirta Arum, Dinas Koperasi Kabupaten Karawang, Bank BJB, dan Kejaksaan Negeri Karawang.

Salah satu penghargaan diraih oleh Kab. Karawang pada Kamis 18 Maret 2021 bertempat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana Kab. Karawang menerima penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan kategori “Sangat baik”.

Tema Mall Pelayanan Publik merupakan pembuka topik kegiatan seminar nasional yang memberikan sharing knowledge kepada para mahasiswa, audience maupun masyarakat terkait bagaimana teknologi informasi sangat berperan dalam IT Governance.

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memasyarakatkan penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Selain pembahasan materi tentang implementasi E-Government, pada seminar kali ini juga ditampilkan diseminasi hasil penelitian dan roadmap penelitian dari beberapa tim riset yang berada di Fasilkom Unsika.

Diantaranya tim riset bidang Software Engineering (SE) yang diwakili oleh Dadang Yusup MKom., bidang Data Science (DS) yang diwakili oleh Ultach Enri MKom., bidang Computational Intelligence and Optimization (CIO) yang diwakili oleh Adhi Rizal MKom., bidang Network and Security (NS) yang diwakili oleh E Haodudin Nurkifli, ST MCs., serta bidang Sistem Informasi (SI) yang diwakili oleh Nono Heryana MKom. (adv)