Diduga Ajarkan Aliran Sesat, Massa Demo Ponpes Al Zaytun Indramayu

INFOKA.ID – Ribuan massa melakukan demo di depan Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat itu memprotes dugaan ajaran sesat yang diajarkan di pondok pesantren tersebut.

Kedatangan mereka langsung disambut oleh polisi yang berjaga. Berdasarkan pantauan, tampak pagar kawat menghalangi demonstran untuk bisa masuk ke area Ponpes Al Zaytun.

Demo ini pun sempat diwarnai kericuhan karena massa mendesak masuk ke dalam ponpes. Pasalnya, di lokasi yang sama, Ponpes Al Zaytun juga menyiagakan massa tandingan yang jumlahnya tidak kalah banyak.

Namun aparat kepolisian tetap menghalau massa. Massa aksi pun hanya bisa menyuarakan aspirasinya dari jarak jauh.

Koordinator aksi, Koordinator aksi Syahid Mukhlisin mengatakan, ada lima tuntutan yang ingin mereka sampaikan dalam aksi tersebut.

Tuntutan pertama, massa mendesak agar pihak MUI dan Kemenag bisa mengusut tuntas adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun.

“Soal kontroversi yang terjadi, kita ingin MUI dan Kemenag untuk segera menindaklanjuti,” katanya.

Tuntutan kedua, meminta pengusutan tuntas terhadap dugaan tindak pidana pemerkosaan atas laporan perempuan asal Indramayu yang diduga korban pemerkosaan Panji Gumilang. Korbannya diketahui adalah Kartinih.

Tuntutan ketiga, soal penguasaan lahan. Ponpes Al Zaytun diduga telah merampas tanah rakyat dan menguasai ribuan hektare yang tidak jelas izin peruntukannya.

Tuntutan keempat, massa mendesak agar pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur dihentikan. Apalagi, keberadaan dermaga tersebut sangat eksklusif dan tidak boleh ada orang yang boleh tahu kegiatan di dalamnya.

Massa khawatir lokasi tersebut dijadikan tempat untuk menyelundupkan barang-barang berbahaya, seperti narkoba dan senjata api.

Tuntutan kelima, meminta penutupan ponpes Al-Zaytun apabila terus meresahkan warga.

Syahid mengatakan, pihaknya sedikit kecewa lantaran tuntutan massa tidak bisa disampaikan langsung kepada pimpinan ponpes.

Jika tidak dipenuhi, massa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta dengan mendatangi sejumlah kantor Kementerian.

“Kita akan terus mengadvokasi teman-teman di sini dan kita akan melakukan aksi yang jauh lebih besar ke istana negara, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR/BPN, ke Kementerian Perizinan juga,” ujar dia. (*)

Sumber: Berbagai sumber