Cegah Stunting, BKKBN Minta Masyarakat Utamakan Prekonsepsi Daripada Prewedding

INFOKA.ID – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan stunting merupakan masalah serius mengingat sekitar 2-3 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) hilang per tahun akibat stunting.

Dengan jumlah PDB Indonesia pada 2020 sekitar Rp 15 ribu triliun, maka potensi kerugian akibat stunting akan mencapai Rp 450 triliun.

Karena itu, stunting memerlukan penanganan serius dan berkesinambungan di berbagai tingkatan.

“Keberadaan 37.184 TPK yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, jika dioptimalkan akan menjadi kekuatan besar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Jika disetarakan dengan jumlah sumber daya manusia, keberadaan TPK tersebut sama dengan 111.552 orang,” ungkap Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutan virtual di acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Provinsi Jawa Barat, Jumat (11/3/2022).

Hasto yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional menjelaskan, TPK yang terdiri dari unsur bidan atau tenaga kesehatan lainnya, kader tim penggerak PKK, kader keluarga berencana atau kader pembangunan lainnya tugasnya sangat strategis dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting.

Tugas TPK selain meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial juga bisa mendeteksi dini faktor risiko stunting, baik secara spesifik dan sensitif.

“Tentu saja, TPK harus berfokus kepada sasaran pendampingan keluarga yang mencakup calon pengantin, ibu hamil, pasca persalinan dan anak-anak usia balita. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah mindset para calon pengantin untuk memprioritaskan prekonsepsi ketimbang prewedding. Pemeriksaan lingkar lengan, lingkar badan, tinggi serta barat badan dari calon mempelai sebagai prasyarat untuk pernikahan sangat penting untuk mencegah kehamilan yang berpotensi stunting,” tutur Hasto.

Sementara itu, Deputi KBKR BKKBN Eni Gustina menjelaskan, BKKBN memberikan perhatian besar pada Jawa Barat.

Alasannya, meski prevalensi stunting Jawa Barat relatif sama dengan nasional, namun jumlah absolut balita stunting sangat besar.

Jawa Barat berada dalam lima besar provinsi dengan jumlah absolut stunting tertinggi di Indonesia. Eni berharap keberhasilan Jawa Barat bisa memberi daya ungkit besar bagi nasional.

“Jumlah penduduk Jawa Barat ini yang terbesar secara nasional. Wajar jika kemudian jumlah absolut stunting juga banyak. Butuh kerja keras dan kolaborasi untuk menurunkan stunting Jawa Barat dari 24,5 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Hasil perhitungan kami, prevalensi Jawa Barat bisa di bawah 14 persen, tepatnya 13,96 persen. Butuh upaya keras karena waktu efektif tersisa hanya sekitar 2,5 tahun lagi,” ujar Eni.

Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil, Pemprov Jabar mengerahkan 1,4 juta kader PKK untuk mendampingi keluarga.

“Ada tiga hal yang kita dorong untuk menurunkan angka stunting yaitu pola asuh, pola makan dan sanitasi. Semua program ini ada di PKK yang kadernya sebanyak 1,4 juta orang,” ujar Atalia.

Menurut Atalia tak hanya itu, untuk mengejar target Jabar zero stunting pada 2023, PKK Jabar bersama BKKBN dan bidan desa telah membentuk Tim Pendamping Keluarga.

Atalia berharap, tim yang anggotanya mencapi 37 ribu orang ini mampu menjangkau sasaran keluarga lebih dekat.

“Tim ini berasal dari kader PKK, kader KB dan bidan desa dengan harapan menjangkau lebih dekat keluarga sasaran,” katanya.

Sebagai wakil ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Jabar, menurut Atalia, pihaknya juga menggandeng 52 ribu Posyandu yang akan menjadi garda terdepan penurunan stunting.

Salah satu upaya yang sudah dilakukannya adalah menambah meja pelayanan posyandu yang tadinya lima menjadi enam buah. Meja keenam, tersebut dikhususkan menangani permasalah spesifik salah satunya stunting.

“Kami juga punya jejaring dengan 52 ribu posyandu di mana salah satu gebrakannya adalah penambahan meja di posyandu yang khusus menangani permasalahan stunting,” kata Atalia. (*)

Sumber: Jabarprov.go.id