Cegah Krisis Pangan, Ridwan Kamil Canangkan Program Jabar Urban Farming

INFOKA.ID – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan mencanangkan program Jabar Urban Farming guna menekan inflasi sekaligus mengatasi krisis pangan.

Untuk menjalankan program ini, sejumlah kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan ditanami komoditas yang memiliki harga fluktuatif. Di antaranya, tomat, cabe dan bawang merah.

“Mulai tanggal 19 Agustus nanti, semua tanah-tanah di kantor Pemprov Jabar akan ditanami tanaman pertanian. Rumah saya, juga Pakuan, kantor dinas-nya dan kadis-nya,” kata Ridwan Kamil di Bandung dilansir Antara, Rabu (10/8/2022).

Selain itu, Ridwan Kamil meminta warga juga untuk menanam tiga jenis sayuran yaitu cabai, bawang merah, dan tomat di pekarangan masing-masing sebagai realisasi Program Jabar Urban Farming.

Menurut Ridwan Kamil, Jabar Urba Farming juga merupakan upaya Pemprov Jabar untuk mengendalikan harga komoditas pangan yang fluktuatif dan menekan inflasi dan juga bagian dari pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Meski pertumbuhan ekonomi Jabar di semester ini masih dinyatakan aman, yaitu di 5,6 persen dan 4,94 persen tapi masih di bawah pertumbuhan. Namun mengingat ada ancaman guncangan mendorong pihaknya melakukan sejumlah inovasi.

“Sehingga teorinya kalau inflasi lebih rendah dari pertumbuhan kita masih aman, kalau inflasi masih tinggi dari pertumbuhan persentasenya itu dalam permasalahan,” kata dia.

“Namun karena guncangan di era masa kini lebih besar, ada guncangan suplai karena perang Rusia Ukraina. Ada masalah pandemi belum sepenuhnya recovery, ini kami antisipasi,” lanjutnya.

Dia mengatakan Pemprov Jabar sendiri telah menyiapkan skema pemulihan ekonomi untuk jangka pendek dan jangka panjang.

“Untuk jangka pendeknya adalah mengendalikan komoditas-komoditas yang harganya fluktuatif. Makanya kita gagas Jabar Urban Farming untuk menanam komoditas-komoditas tersebut di rumah,” kata dia.

Nantinya tiga jenis sayuran yang ditanam warga di halaman rumahnya lewat program ini akan dibeli oleh BUMD milik Pemprov Jabar.

“Sehingga kekurangan yang selama ini diatur oleh hukum pasar bisa kita kendalikan sendiri. Jadi bedanya dulu kalau sudah penuh dan panen dibawa ke mana, nah sekarang dibikin konsep ada yang ambil dan bayarnya. Itu yang enggak ada di gerakan urban farming dulu,” kata dia. (*)

Sumber: Antara