Bupati Purwakarta Berharap DPRD Segera Setujui Raperda PPA

INFOKA.ID – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika berharap DPRD segera menyetujui Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Perda PPA) dan jangan ada lagi pemboikotan oleh anggota dewan seperti tahun sebelumnya. Adapun Raperda PPA tersebut telah diserahkan bupati ke DPRD pada 29 Mei 2023 lalu.

“Kalau terjadi lagi pemboikotan seperti tahun lalu, akan tidak ada perda PPA yang akan berdampak terhadap tidak adanya APBD Perubahan. sehingga akan berdampak terhadap pembangunan dan akan ada sanksi dari pusat, sehingga akan ada penundaan DAU,” kata Anne, Kamis (27/7/2023).

Menurutnya, jika terjadi penundaan DAU maka berdampak terhadap penundaan honorarium ASN termasuk siltap/ADD yaitu honor perangkat desa termasuk RT dan RW.

Pada tahun sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Purwakarta melakukan boikot terhadap rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2021, dimana 24 anggota yang melakukan aksi pemboikotan. (*)