Regional
Ace Sudiar: Rencana Penambahan Armada Sampah Bukan Solusi Tepat, Malah Berbau Proyek
KARAWANG – Belum selesai urusan retribusi kebersihan namun tidak berbanding lurus dengan pelayanan pengangkutan sampah, Wasekjen DPP NKRI Ace Sudiar kembali melontarkan kritik tajam atas rencana kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang.
Ace melihat DLHK Kabupaten Karawang terkesan ingin bermain dengan pos pos anggaran rakyat.
“Menyikapi rencana DLHK yang ingin menambah unit truk pengangkut sampah, kami menilai ini sebuah kebijakan yang sangat tidak tepat dilihat dari berbagai aspek,” tandasnya.
Kata dia, kebijkan ini jika dilihat dari aspek esensi permasalahan saja sudah tidak nyambung.
“Permasalahan sampah di Karawang itu bukan dari bagaimana mengangkut sampahnya, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sampah agar masyarakat lebih peduli mengelola sampah bukan membuangnya salah satunya melalui 3R. Program ini bisa dengan program sosialisasi atau penyuluhan yang dalam pelaksanaannya bisa bekerja sama dengan elemen masyarakat,” bebernya.
Masalah lain yang dikritik Ace adalah dari aspek anggaran. Menurutnya, pengadaan unit truk pengangkut sampah yang baru ini jelas akan menambah beban APBD yang saat ini justru tertekan dan sedang fokus menanggulangi Covid-19.
“Sepertinya kadis DLHK tidak memiliki kepekaan terhadap hal ini dan diduga lebih mementingan program yang berbasis proyek bukan program yang berbasis penanggulangan pengelolaan sampah. Dugaan ini sangat kuat karena dua tahun terakhir, BPK RI menemukan penyalahgunaan anggaran BBM kendaraan di DLHK. Pertanyaan besar kami adalah mengapa Kadis DLHK tidak memaksimal potensi yang telah ada. Lalu kemana anggaran yang selama ini selalu diserap melalui program2 di DLHK,” heran Ace Sudiar.
Baca juga: Uang Miliaran Retribusi Kebersihan Melalui PDAM di Karawang Diduga Manfaatkan Payung Hukum
Menjawab pertanyaan, Ace menjelaskan persoalan iuran retribusi kebersihan melalui pelanggan PDAM yang sampai saat ini diduga kuat menabrak aturan.
“Ini hal hal yang kita konsern akan laporkan ke aparat penegak hukum. Selain retribusi, penolakan kami terhadap rencana pengadaan unit truk juga akan berlanjut. Kami minta wakil rakyat pun ikut peka. Jangan kemudian, permasalahan sampah ini terus dibalut dengan kebijakan pengadaan armada. Atau proyek,” tandasnya. (cho)
