Komisi II DPRD Karawang Respon Kelangkaan Pupuk Subsidi

KARAWANG – Kelangkaan pupuk bersubsidi kini tengah dirasakan oleh para petani di Karawang. Hal itu pun langsung direspon Komisi II DPRD Kabupaten Karawang.

Ketua Komisi II DPRD Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang Dinas Pertanian serta instansi terkait lainnya untuk membahas kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Kami upayakan pekan ini bisa menggelar rapat dengan Dinas Pertanian untuk bahas kelangkaan pupuk bersubsidi,” ujarnya, Senin (7/9/2020).

Menurut Anggi, pupuk merupakan bagian penting bagi kelangsungan masa tanam. Ketika terjadi kelangkaan, tentunya hal itu akan sangat berdampak kepada hasil tanam.

“Karawang sebagai lumbung padi, tentunya pupuk akan sangat dibutuhkan masyarakat khususnya para petani. Untuk itu, ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pertanian, kami di DPRD akan merespon cepat agar segera ditemukan solusinya. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut,” kata dia.

Sementara itu, salah seorang petani asal Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Engkus Kusnadi terpaksa membeli pupuk nonsubsidi. Sebab pupuk subsidi langka di Karawang.

Engkus mengaku terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal lantaran waktu tanam tak bisa ditunda.

“Kemarin beli Rp 600.000 per kuintal. Padahal biasanya kalau subsidi Rp 190.000,” ujar Engkus.

Ia berharap pemerintah segera menghadirkan solusi atas kelangkaan pupuk bersubsidi itu. Sebab, saat ini yang beredar pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.

“Biaya produksi naik tiga kali lipat,” ucapnya.

Kelangkaan pupuk bersubsidi diduga akibat adanya pengurangan kuota dari pemerintah.

Menanggapi hal itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karawang, Indriyani menyayangkan soal pengurangan kuota pupuk bersubsidi oleh pemerintah, khususnya untuk Karawang.

Ia meminta Pemerintah Daerah turut andil menyelesaikan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini.

“Kalau masalahnya pengurangan kuota karena keterbatasan anggaran akibat Covid-19, saya harap pemerintah daerah ikut andil memecahkan masalah ini,” pungkasnya.(cim)