UU Papua Barat Daya Disahkan, Indonesia Kini Memiliki 38 Provinsi

INFOKA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi baru keempat yang disahkan dalam satu bulan terakhir.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa semua provinsi Papua yang baru saja disahkan oleh DPR bisa mengikuti Pemilu 2024.

“Alhamdulillah bisa disahkan saat menyusul 3 Provinsi Papua lainnya yang sudah disahkan, saat ini indonesia sudah memiliki 38 provinsi dengan penambahan 4 Provinsi Papua yang sudah disahkan,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com, Kamis (17/11/2022).

Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Puan mengatakan, DPR terus bersinergi dengan pemerintah untuk mengesahkan UU Papua Barat Daya demi menghasilkan kesetaraan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Provinsi baru ini.

Puan berharap pemerintah selanjutnya bisa menyelesaikan Perppu Pemilu supaya provinsi yang baru disahkan bisa ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

Dia menunggu Perppu Pemilu sampai akhir Desember 2022. Meski begitu, ia yakin pemerintah saat ini telah menyusun draft Perppu Pemilu.

“Terkait perpu dan lain-lain kita tunggu sampai bulan Desember,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya segera mengeluarkan Perppu Pemilu. Kemendagri kata dia sudah membahas Perppu Pemilu bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi II.

Pihaknya menargetkan Perppu Pemilu selesai pada Desember 2022. Kemudian dia juga menargetkan bahwa pemerintah akan melakukan sidang Tim Penilai Akhir (TPA) terkait Pj Gubernur Provinsi yang baru.

“Kemungkinan Minggu depan sudah ada sidang TPA (Tim Penilai Akhir) penentu pejabat gubernurnya. Karena pelantikan penjabat gubernur adalah simbol peresmian adanya pemerintahan de facto provinsi,” ucapnya. (*)

Sumber: Pikiran-Rakyat.com