929 Desa Tertinggal di Jabar Naik Kelas

INFOKA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Jabar pada tahun 2022 ini.

Pemprov Jabar sudah mengentaskan semua desa tertinggal yang awalnya masih berjumlah 929 desa pada empat tahun lalu itu telah naik kelas menjadi desa berkembang, maju, bahkan mandiri.

Tak hanya itu, jumlah desa mandiri atau tingkatan status desa paling tinggi kian bertambah. Selama empat tahun jumlah desa mandiri di Jabar bertambah 1.093 atau menjadi 1.130 dari 37 desa mandiri di Jabar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak memungkiri hal itu menjadi suatu kebanggaan karena di Jabar tidak ada lagi desa tertinggal. Terlebih, peningkatan status desa di Jabar dilakukan dengan sejumlah upaya.

Namun yang menjadi tujuan utama peningkatan status desa di Jabar ini untuk menghapus adanya dikotomi warga yang tinggal di kota dan desa.

“Makanya kami gulirkan beragam program pembangunan dengan tetap memberdayakan warga desa melalui desa wisata, patriot desa, hingga petani milenial di antaranya. Hal itu adalah upaya bersama,” kata Ridwan Kamil dilansir Pikiran-Rakyat.com, Kamis (29/9/2022).

Tak hanya itu, Ridwan kamil menjelaskan dalam membangun desa pihaknya menyertakan kehadiran perkembangan digitalisasi sehingga di Jabar terdapat berbagai program desa berbasis teknologi.

“Makanya konsepnya adalah tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Tanpa digital, kalimat itu tidak bisa karena dengan digital hidup di mana pun sekarang tidak ada masalah. Jadi peran desa digital itu luar biasa mengangkat,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jabar, Dicky Saromi menambahkan, membangun desa merupakan program prioritas DPDM Jabar. Pasalnya desa merupakan entitas terdepan dalam pembangunan dan berkontribusi 75 persen dalam capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Dicky menyebut di Jabar, 90 persen wilayah pemerintah berupa desa, dan sebesar 72 persen penduduk tinggal di desa.

Dicky memaparkan, upaya-upaya pembangunan desa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar serta pembangunan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Di antaranya, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan guna mengentaskan kemiskinan di desa.

Merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Permendesa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), kata dia, hal itu menjadi dasar dan langkah-langkah dalam memajukan desa di Jabar.

Tak heran, sejumlah kebijakan pembangunan desa telah diluncurkan.

“Selain itu, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan semangat untuk mensejahterakan desa melalui 12 prioritas yang dikemas dalam Program Gerbang Desa dengan mengacu pada IDM sebagai bahan rujukannya,” ujar Dicky.

Terkait Jabar yang termasuk salah satu provinsi dengan ‘Zero Desa Tertinggal’, kata Dicky, secara hitung-hitungan dari target 5.000 desa mandiri secara nasional, Jabar telah memberikan kontribusi seperlimanya.

“Saat ini seluruh kabupaten sudah berstatus maju. Dan hanya Kota Banjar dengan status mandiri, karena semua desanya berstatus mandiri. Tak hanya itu, ada sepuluh desa di Jabar dengan nilai IDM tertinggi, bahkan Desa Panjalu masuk IDM tertinggi tingkat nasional,” ucapnya.

Kesepuluh desa dengan IDM tertinggi di Jabar yaitu Desa Panjalu (Ciamis), Desa Lengkong (Kabupaten Bandung), Desa Dayeuh, Desa Bojong Kulur, Desa Pondok Udik, Desa Bojonggede (Kabupaten Bogor), Desa Bungursari, Desa Wanakerta (Purwakarta), dan Desa Pangandaran (Pangandaran).

Dikatakan Dicky, meskipun status desa di Jabar masuk dalam kategori maju secara rata-rata. Sayangnya dari indeks komposit ekonomi masih terbilang rendah dengan poin 0,6956.

“Jika dibandingkan dengan indeks komposit sosial sebesar 0,8367 dan indeks komposit lingkungan sebesar 0,7264 maka indeks komposit ekonomi masih rendah,” tuturnya.

Dengan demikian, pihaknya akan memfokuskan sektor ekonomi desa dengan menyusun dua model strategi intervensi kebijakan yaitu intervensi program berbasis data IDM bersama perangkat daerah sesuai kewenangan dan membangun desa percontohan melalui intervensi program bersama perangkat daerah lainnya. (*)

Sumber: Pikiran-Rakyat.com