Soal Peristiwa PT Monokem Surya, FKUB Sebut Sikap DPRD Tidak Wakili Rakyat

KARAWANG – Kendati sudah difasilitasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan manajemen PT Monokem Surya di kantor DPRD Karawang, Jumat (20/12), namun aktivis tergabung dalam Forum Karawang Utara Bersatu (FKUB) menyatakan kekecewaan atas hasil RDP tersebut. Pasalnya, FKUB menilai sikap DPRD yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat malah terkesan jadi perwakilan PT Monokem Surya.

“RDP ini terlalu dibatasi oleh pimpinan rapat, dalam hal ini ketua DPRD itu sendiri. Terkesan cuma mendengarkan klarifikasi dari pihak perusahaan. Yang lebih ironis, bahkan DPRD tidak mengambil sikap atas komitmen perusahaan untuk memberikan garansi kejadian meledak smelter tidak akan terulang lagi,” tandas Ketua FKUB Anggadita didampingi Sekum FKUB Nana Satria Permana.

Seharusnya, lanjut keduanya, pimpinan rapat yang saat itu dipercayakan kepada Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin, turut mendesak apa yang disuarakan FKUB terkait peristiwa ledakan smelter sehingga hal yang tidak diinginkan tak kembali terjadi di kemudian hari. Sayangnya, tambah Angga dan Nana, RDP malah terkesan mendengarkan klarifikasi pihak PT Monokem Surya tanpa komitmen untuk melindungi pekerja.

“Kalau cuma dengerin klarifikasi gak usah kita rapat sama ketua DPRD segala. Cukup perusahaan mendatangi FKUB, mau diangkringan atau dijalan, sama saja. Cuman klarifikasi itu bukan solusi. Yang kita mau komitmen melindungi pekerja. Komitmen sistem perusahaan di Karawang yang beroperasi sebagaimana aturan yang ada,” ketus Angga dan Nana.

Menjawab pertanyaan, ketua dan sekum FkUB kembali akan menyatakan sikap protes dengan kembali turun ke jalan.

“Tuntutan kami sebagai wakil dari masyarakat akan tetap kami gelorakan. Kita akan mendesak operasional PT Monokem dihentikan sementara sampai semua tuntutan kami dijalankan,” pungkas Angga dan Nana. (sgt)