Sejumlah Aset Negara yang Sudah Tersertifikat Resmi Diserahkan ke Pemkab Karawang

KARAWANG – Legalitas aset negara di Kabupaten Karawang kini terus digenjot Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah tersebar di 34 Desa.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang Fitri Hasibuan mengatakan program melegalitaskan aset negara memang kini tengah menjadi fokus BPN untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset negara yang kini masih terus berjalan.

“Pagi ini kami serahkan sertifikat Aset Pemda sebanyak 11 Bidang, Sertifikat Wakaf 124 Bidang, Sertifikat Hak Tanah PLN 44 Bidang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 179 buah sertifikat, yang ada di 34 Peta Desa Lengkap yang nantiya akan sangat berguna dalam membangun kabupaten Karawang” ungkap Kepala BPN Karawang Fitri Hasibuan saat sambutan di hadapan para undangan, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Ridwan Kamil: Kesembuhan Pasien Covid-19 di Jabar Capai 84 Persen

Penyerahan secara simbolis berupa Peta Desa Lengkap PTSL Tahun 2020 yang langsung diterima PLH Bupati Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri di depan Halaman Kantor BPN Karawang. Kamis (18/2). Selain penyerahan sertifikat tanah pihaknya didampingi PLH Bupati juga melakukan peresmian Loket Layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

“Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Karawang sudah tersebar di 34 Desa lengkap,” katanya.

Sementara itu, Plh. Bupati Karawang, Acep jamhuri mengatakan dengan adanya penyerahan peta desa PTSL untuk 34 desa tersebut diharapkan kedepannya tanah wakaf seperti masjid harus ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanahnya.

Baca juga: Korupsi Dana Desa Rp 514 Juta, Mantan Kades Bojongkerta Sukabumi Ditahan Kejaksaan

“Harapannya tidak ada sengketa tanah wakaf dengan program ini dan pastinya ini akan sangat berguna untuk kepastian hukum kedepannya,” terangnya.

Sementara itu, Yusuf Purnama selaku Kepala Wilayah BPN Jawa Barat mengatakan program ini memang di buat untuk menekan kasus sengketa tanah dan memberikan jaminan hukum yang jelas. (adv)