Santri Pasundan Rakor Bersama Kemenkopolhukam

INFOKA.ID – Pimpinan Pusat Perkumpulan Santri Pasundan mendapatkan undangan khusus untuk melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kemenkopolhukam rapat tersebut merupakan respon dari permohonan PP Perkumpulan Santri Pasundan untuk melaksanakan audiensi.

Sehubungan situasi pandemi maka pelaksanaan rakor dilakukan dengan secara virtual. Rakor tersebut dilaksanakan pada Selasa (20/4/2021) dimulai pukul 12.00 hingga pukul 14.30 WIB.

Adapun dari Kemenkopolhukam di hadiri oleh Deputi VI Kesatuan Bangsa melalu Asisten Deputi dan Para Kabid. Sementara itu dari PP Santri Pasundan di hadiri Seluruh Jajaran Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Wilayah Provinsi DKI serta Pimpinan Daerah dari beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Karawang, Sukabumi, Garut, Ciamis, Cianjur dan Kota Cirebon.

Beberapa hal yang disampaikan PP Santri Pasundan yang menjadi entri poin pembahasan diantaranya merebaknya pengedar narkoba yang sudah sangat meresahkan masyarakat terutama obat-obatan tipe G yang di jual bebas terutama Jawa Barat menjadi lahan subur para pengedar dan penjual obat berbahaya tersebut.

Yang di sinyalir di bekingi oleh oknum-oknum tertentu yang sudah merebak hingga ke pedesaan. Hal ini sangat meresahkan para ulama, santri dan masyarakat karena yang menjadi sasaran adalah para remaja dan generasi muda lainnya.

“Jika ini di biarkan maka kami sangat khawatir akan nasib generasi bangsa ke depan entah 5 atau 10 tahun ke depan mereka akan rusak otaknya, akan rusak ahlaknya dan akan rusak fisiknya oleh karena itu kami PP Santri Pasundan meminta kepada Kemenkopolhukam untuk segera melakukan langkah kongkrit pada kementrian atau lembaga terkait di bawahnya untuk melakukan langkah nyata untuk menyelamatkan generasi bangsa,” ujar Aceng Ahmad Nasir, Ketua PP santri pasundan.

Selanjutnya di sampaikan Ahmad Mustopa Ketua Pimpinan Daerah Santri Pasundan Kabupaten Karawang mengatakan, “Santri memiliki peran strategis dalam berbagai aspek, pemerintah sudah seyogyanya memperhatikan lebih luas memaksimalkan peran dan fungsi santri pada program-program pemberdayaan nyata pada santri terutama pada aspek penganggaran untuk para santri yang mungkin karena dianggap non formal sehingga perhatiannya masih belum maksimal.”

Menurut Asep Lukman anggota Pembina PP Santri Pasundan mengatakan Jawa Barat pernah dianggap sebagai salah satu provinsi yang radikal dari hasil sebuah survei.

“Tentu sebagai warga Jawa Barat merasa kaget bahwa faktanya masyarakat muslim Jawa Barat yang humanis tentu merasa tersinggung apalagi terkesan banyak elit politik bahkan pemangku kebijakan sering membuat statemen yang memicu kontroversi serta di harapkan dalam rangka melaksanakan deradikalisasi tidak perlu ada langkah refrentif namun dengan langkah yang humanis serta dialogis dan PP Santri Pasundan siap menjadi mitra pemerintah dalam mengimplementasikan program deradikalisasi,” ujarnya.

Adapun ide deradikalisasi lainnya disampaikan oleh Penasihat Santri Pasundan Kabupaten Sukabumi Andy Supardi mengatakan perlu adanya “Deradikalisasi Berbasis Tasawuf”, hal ini lebih menyentuh pada aspek spritualitas.

Terlebih mantan Komandan Resimen Mahasiswa ini juga mengatakan bahwa pentingnya mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD1945 apalagi setelah berkali-kali di amandemen telah terjadi pergeseran nilai oleh karena itu sangat penting di tumbuh kembangkan ruh UUD 1945 dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Hal lain juga disampaikan oleh Ust DR Irham Hasan LC yang merupakan alumni Alazhar Cairo mengatakan tentang pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan santri memiliki peran penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan tersebut.

Selanjutnya Sekjen Santri Pasundan DR Hendro Sugiarto mengapresiasi Kemenkopolhukam yang responsif dan berharap ada sinergi lanjut terkait berbagai persoalan bangsa.

Begitu juga disampaikan Alek Kunkun Syarifudin selaku bendahara Umum PP Santri Pasundan menyatakan hal yang sama bahwa santri dengan peran strategisnya bisa menjadi bagian penting dalam upaya menangkal radikalisme.

Selain itu Ketua Bidang Budaya PP Santri Pasundan Asep Maher mengatakan dalam membangun Kebhinekaan perlu pemahaman aspek budaya di masing-masing daerah sehingga kebijakan akan inline serta bisa memaksimalkan peran santri di daerah masing-masing.

Sebagai penutup Ketua Umum PP Santri Pasundan Aceng Nasir mengucapkan terimaksih atas pelaksanaan rapat koordinasi yang di fasilitasi deputi VI Kesbang Kemenkopolhukam dan berharap apa yang menjadi masukan dari pengurus Santri pasundan bisa menjadi bahan penting untuk turut mengatasi persoalan bangsa. (red)