Sampai September 2022, Lebih Dari 40 Ribu Orang di Jabar Kena PHK

INFOKA.ID – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengajak dialog pemilik perusahaan bersama Lembaga Kerja Sama Bipartit dan pekerja, untuk mencegah pekerja/buruh yang di PHK akibat krisis global.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, jumlah pekerja di Jabar yang di PHK dari awal tahun hingga 29 September 2022 tercatat 43.567 orang dari 87 perusahaan.

Hal itu disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang dilanjut dengan krisis global sehingga berpengaruh pada kondisi pekerja di Jabar.

Kepala Disnakertrans Jabar, Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan selama ini diketahui, sangat banyak industri di Jabar yang mengandalkan pemasaran produknya untuk ekspor.

Sejak krisis global terjadi, utamanya perang Rusia-Ukraina, perekonomian Eropa dan Amerika Serikat menurun.

“Baru kali ini di era modern ini daya beli di Eropa dan Amerika Serikat turun. Ini menyebabkan terhambatnya produksi di industri di Jabar yang memang kebanyakan untuk pasar ekspor,” kata Taufik pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) Vol 105 di Gedung Sate Bandung, Selasa, Selasa (11/10/2022).

Akibatnya, kata Garsadi, sejumlah perusahaan merumahkan bahkan melakukan PHK kepada pekerjanya. Bahkan, hal ini terjadi pada perusahaan yang sudah beroperasi puluhan tahun lalu dan perusahaan besar.

Ia mengatakan dari total yang terkena PHK di Jabar tersebut, rinciannya adalah di Kabupaten Sukabumi ada 26 perusahaan yang melakukan PHK kepada total 12.188 orang. Lalu, Kabupaten Bogor ada 18 perusahaan yang melakukan PHK kepada 14.720 orang.

Kabupaten Purwakarta sebanyak 29 perusahaan melakukan PHK 3.883 orang, Kabupaten Subang 12 perusahaan melakukan PHK 9.626 orang, di Kota Bogor satu perusahaan melakukan PHK sebanyak 150 orang, dan Kabupaten Bandung satu perusahaan melakukan PHK 3.000 orang.

“Ini banyak perusahaan yang sudah ada data, berapa karyawan yang di-PHK. Tapi, masih terus didata. Jadi jelasnya belum karena PHK itu kan panjangnya prosesnya,” ujarnya.

Ia mengatakan meskipun belum ada data pasti tapi pihaknya sudah mempunyai dasar berkaitan dengan data yang memperlihatkan perusahaan yang akan merumahkan dan sebagainya.

“Itu nanti masih di data terutama di perusahaan-perusahaan yang padat karya yang orientasinya ekspor,” katanya.

Menurut Taufik, perusahaan yang mem-PHK karyawan terutama perusahaan yang mengekspor produknya ke Eropa dan Amerika. Kebanyakan, perusahaan terutama di Subang, Purwakarta, dan Sukabumi.

“Termasuk juga Kahatex ya, itu bukan di-PHK tetapi tidak memperpanjang kontraknya. Karena ekspor kita kan buyernya mengurangi gitu ya terutama Eropa yang sekarang krisis daya beli mereka,” katanya.

“Ribuan karyawan yang di PHK perusahaan itu memang luar biasa baru tahun sekarang ya krisis dunia. Luar biasa di Indonesia itu hanya Jawa Barat yang paling terdampak karena provinsi yang lain kebanyakan pasarnya lebih banyak pasar dalam negeri. Jawa Barat ini pasarnya memang ke Eropa sama Amerika,” katanya.

Untuk itu, kata Taufik, pihaknya mengajak dialog seluruh owner perusahaan bersama bipartit dan pekerja. Ia berharap, minimal pekerja ini jangan di-PHK tapi lebih baik dikurangi produksinya dengan bergiliran bekerja atau seperti apa.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih eksis lagi ya, kemudian kita juga bersama pemerintah daerah dan pusat khususnya di Kementerian Perindustrian juga sudah melakukan berbagai upaya,” ujarnya. (*)