Connect with us

Regional

Kasus Dugaan Penganiayaan IRT Ika, Tim Hukum Jabar Istimewa Tegaskan Pembelaan Diri Pada Sidang Kedua

Published

on

KARAWANG – Perkara dugaan penganiayaan yang menjerat seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial STK alias Ika kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Karawang. Memasuki sidang kedua, Kamis (19/11/2026), Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis) Karawang yang mendampingi Ika mulai menyoroti sejumlah hal dalam proses penanganan perkara yang dinilai perlu diuji secara objektif.

Koordinator Tim Hukum Jabis Karawang, Saripudin, S.H., M.H., menilai ada sejumlah aspek yang patut menjadi perhatian, terutama terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menurutnya lebih banyak mengakomodir keterangan dari pihak pelapor. Sementara keterangan Ika sebagai terlapor, kata dia, justru tidak terakomodasi sebagaimana mestinya.

“Kalau dilihat dari berita acara pemeriksaan yang diakomodir hanya yang di pihak sana (pelapor, red.) saja. Sedangkan keterangan yang kita sampaikan, ya melalui berita acara pemeriksaan dari Saudari Ika itu tidak pernah diakomodir,” ungkap Saripudin, usai sidang kedua di PN Karawang, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, sebuah peristiwa hukum tidak bisa dinilai hanya dari kejadian akhirnya saja, melainkan harus dilihat secara utuh berdasarkan rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Ia pun menyinggung pentingnya rekonstruksi untuk membuat duduk perkara menjadi terang benderang.

Saripudin juga mempertanyakan objektivitas hubungan antara hasil visum dengan kejadian yang dipersoalkan. Selain itu, ia menegaskan bahwa berdasarkan konstruksi pembelaan yang disampaikan timnya, tidak terdapat niat jahat (mens rea) dari Ika untuk melakukan penganiayaan.

“Dia hanya melakukan pembelaan diri, ya, pembelaan diri di mana dia menghindari serangan, menangkis. Nah, akibat tangkisan tersebut, ya, pelapor hilang keseimbangan dan terjatuh. Bukan berarti unsur penganiayaannya masuk di sini,” tegasnya.

Ia menjelaskan, tindakan menangkis merupakan respons ketika seseorang menghadapi serangan. Karena itu, menurutnya, harus ada pengujian menyeluruh untuk membedakan tindakan menyerang dengan tindakan mempertahankan diri.

Saripudin menegaskan, pendampingan hukum terhadap Ika bukan berarti pihaknya mengecilkan persoalan ataupun membenarkan tindakan yang bertentangan dengan etika. Bahkan, ia secara khusus menyinggung pentingnya tetap menghormati orang yang lebih tua, tetapi proses hukum harus berjalan berdasarkan ukuran dan parameter hukum yang objektif.

“Kami sebagai praktisi hukum tidak akan mungkin melihat suatu perkara tidak terukur. Kita mengukur suatu peristiwa itu secara objektif,” tandasnya.

Sementara itu, Tim Hukum Jabis Karawang lainnya, Ujang Suhana, S.H., mempertegas argumentasi pembelaan diri yang menjadi salah satu pokok perhatian tim kuasa hukum. Ia menilai tindakan Ika perlu dilihat dari konteks peristiwa, termasuk apakah terdapat niat untuk memukul maupun mencelakakan orang lain.

Menurut Ujang, dalam perkara tersebut tindakan yang dilakukan Ika merupakan respons spontan ketika menghadapi serangan dalam jarak dekat, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menghindar.

“Tidak ada itikad dia untuk memukul, seperti yang sudah dijelaskan, bukan penganiayaan. Yang kedua, tidak ada itikad untuk mencelakakan orang lain. Nah, tetapi secara tiba-tiba sepertinya diserang,” jelas Ujang.

Ia juga mengaitkan argumentasi tersebut dengan ketentuan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Menurutnya, tindakan membela diri demi keselamatan diri sendiri harus dibedakan dari tindakan yang memang bertujuan mencelakakan orang lain.

“Bahwa ini tidak bisa dipidana orang bagi orang yang membela diri karena demi keselamatan dirinya, bukan untuk mencelakakan orang lain,” tegasnya.

Ujang pun mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) berhati-hati dalam menafsirkan dan merumuskan suatu perkara. Sebab, rangkaian peristiwa yang saling berkaitan tidak semestinya dipisahkan hanya dengan melihat satu bagian kejadian.

“Dan ini rangkaian peristiwanya sangat nyambung sekali, tidak bisa dipisah-pisah,” pungkasnya.

Dengan bergulirnya perkara ke persidangan, Tim Hukum Jabis Karawang menegaskan akan terus mendampingi Ika dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Bagi mereka, persoalannya bukan sekadar membela seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum, tetapi memastikan setiap proses dan penerapan aturan benar-benar mengedepankan objektivitas, keadilan, serta hak-hak hukum setiap pihak. (rls)