Ribuan Ojol Geruduk Gedung Sate, Demo Tolak Kenaikan BBM

INFOKA.ID – Ribuan driver ojek online (Ojol) menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka mengepung Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (21/9/2022).

Masa aksi yang hadir kali ini untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah, sekitar 2.500 pengemudi ojek online.

Para orator melakukan orasi dan sebagian perwakilan ojol melakukan audiensi dengan jajaran Pemprov Jabar.

“Evaluasi tarif yang diberlakukan operator aplikasi agar standar yang diberlakukan dipatuhi aplikator,” kata salah satu orator.

Ketua Forum Serikat Pekerja transport Darat (FSPTD) Provinsi Jawa Barat, Ahmad Ilyas Prayogo mengatakan aksi kali ini merupakan bentuk perjuangan dari para pengemudi ojek online terhadap penolakan kenaikan harga BBM.

“Ini adalah murni perjuangan ojol yang kita bantu jembatani dan tuntutannya adalah tolak kenaikan BBM yang berdampak pada subsidi ojek online,” katanya saat ditemui di lokasi aksi.

Bahkan jika nantinya tuntutannya tidak direspon oleh pemerintah, ia mengaku akan menggelar aksi yang lebih besar lagi dengan menggandeng Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

“Jadi selain menolak kenaikan harga BBM, kami juga ingin mendapatkan kepastian legalitas hukum, karena kita ini anugrah bukan sebagai korban dari modernisasi teknologi tapi kita dianggap lahir dari batu,” pungkasnya.

Setelah demo ojol, giliran massa buruh melakukan demo di Gedung Sate. Para buruh menuntut selain penolakan kenaikan harga BBM, turut juga meminta untuk menaikkan upah minimum kerja (UMK) hingga pembatalan RUU Ciptakerja.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan, aksi ini menolak kenaikan BBM.

“Kenaikan BBM menyebabkan inflasi naik, saat ini sudah di atas 4% tentu ini semakin menurunkan daya beli buruh dan warga masyarakat lainnya dimana upah minimum provinsi dan kabupaten atau kota tidak mengalami kenaikan, ” katanya.

Menurut dia, langkah Pemerintah menaikan harga BBM momentumnya tidak tepat karena pandemi baru melandai. Perekonomian baru mau bangkait BBM naik, upah tidak naik membuat posisi buruh menjadi semakin sulit dan terpuruk yang akan menjadi multiplier effect yang besar.

Atas kenaikan BBM itu, pihaknya menuntut adanya kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) untuk tahun 2023. Pihaknya juga meminta ada penyesuaian upah buruh pada tahun ini. Karena sesuai dengan kenaikan upah tahun ini, nilainya sangat kecil.

“Tuntutan kenaikan upah sebesar 24 persen sangat rasional, apalagi kalau melihat kenaikan harga BBM sebesar 30 persen. Kenaikan BBM itu membuat banyak harga kebutuhan pokok naik, ” jelas Roy. (*)

Sumber: Berbagai sumber