Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Purwakarta Semakin Marak, KPPBC Purwakarta Belum Bergerak?

PURWAKARTA – Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Purwakarta dan instansi terkait didesak untuk segera melakukan operasi menyusul maraknya peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Purwakarta.

Pasalnya, dengan peredaran rokok tanpa cukai itu akan berdampak turunnya pendapatan daerah dari bagi hasil cukai tembakau (DBH CHT).

Ketua Pusat Pengkaji Pembangunan Purwakarta (KP4) Budi Pratama ketika dihubungi, Rabu (8/11/2023) mengatakan, aparat terkait khususnya kantor bea cukai jangan menutup mata terkait dengan maraknya peredaran rokok tanpa cukai di Purwakarta.

Dijelaskan, rokok tanpa cukai yang diperjualbelikan secara bebas ini akan berdampak pada penerimaan daerah dari sektor pajak (DBH CHT) dimana dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

“Salah satu alokasi pemanfaatan DBH CHT adalah penegakan hukum untuk menekan peredaran rokok ilegal di daerah,” kata Budi Pratama.

Selain itu, KP4 mengharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta bekerja sama dengan media melakukan upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal dengan menyelenggarakan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang menyasar kalangan pedagang rokok, tokoh masyarakat dan masyarakat umum.

Sosialisasi tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri rokok ilegal dan apa yang harus dilakukan jika menemukan praktek peredaran rokok ilegal.

“Saya berharap sosialisasi itu nantinya memiliki dampak positif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak cukai,” katanya.

Sementara, itu pejabat terkait di kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Purwakarta ketika dihubungi tak satupun memberikan jawaban masalah maraknya peredaran rokok ilegal di Purwakarta tersebut. (Taufik Ilyas)