PERADI Kritik Kunjungan Kerja Disnakertrans Karawang ke Bali

KARAWANG – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Karawang, langkah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang yang melakukan kunjungan kerja ke Bali menjadi sorotan publik.

Kunjungan tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya penghematan belanja daerah, mengingat Bali lebih dikenal sebagai destinasi wisata ketimbang lokasi studi pemerintahan.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kabupaten Karawang, Asep Agustian, SH. MH., menjadi salah satu pihak yang paling keras mengkritik kegiatan itu. Ia menilai perjalanan dinas tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial terhadap kondisi daerah yang masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.

“Dengan kunjungan kerja Disnakertrans ke Bali ini, apa tujuannya mereka ke sana? Apa yang akan didapat setelah pulang dari Bali? Di Karawang pun banyak tempat yang bisa dijadikan lokasi evaluasi kerja atau pelatihan,” ujar Askun (Asep Kuncir ) sapaannya, Senin (27/10/2025).

Askun menilai, di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan kondisi dunia kerja yang masih penuh tantangan, perjalanan dinas ke luar daerah, apalagi ke destinasi wisata, terkesan tidak bijak dan tidak tepat waktu.

Menurutnya, Disnakertrans seharusnya fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghimpit pekerja dan buruh di Karawang, mulai dari perselisihan hubungan industrial, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga persoalan pengupahan yang saban tahun menimbulkan polemik antara buruh dan perusahaan.

“Masalah-masalah itu belum selesai. Banyak buruh mengadu, banyak perusahaan belum patuh pada aturan upah minimum, dan konflik industrial masih sering terjadi. Dalam situasi seperti ini, kok malah berangkat ke Bali? Ini ironis,” katanya menegaskan.

Askun menambahkan, kunjungan dinas seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas kegiatan atau ajang plesir berbalut tugas kedinasan.

Sebelumnya, Bupati Karawang telah menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. Karena itu, langkah Disnakertrans tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan yang digaungkan pemerintah daerah.

Sejumlah aktivis masyarakat juga menyayangkan kegiatan tersebut dan menilai transparansi hasil kunjungan perlu disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi negatif.

“Kalau alasan kunjungan kerja adalah untuk meningkatkan kompetensi atau mencari referensi kebijakan, masyarakat berhak tahu hasilnya apa. Jangan sampai setelah kembali ke Karawang, tidak ada perubahan yang dirasakan para pekerja,” tandas Askun.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disnakertrans Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan maupun hasil kunjungan kerja ke Bali tersebut. Publik kini menanti klarifikasi resmi agar polemik tidak berlarut.

Kunjungan kerja dinas sejatinya merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pelaksanaan kegiatan di daerah wisata kerap memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi dan efektivitasnya. (rls/cho)