Pengamat Publik Cakra Institute Tanggapi Agresif Rencana Refocusing APBD 2021

KARAWANG – Pengamat Dadan Suhendarsyah angkat bicara terkait rencana kebijakan refocusing anggaran di Kabupaten Karawang.

Bahkan, pengamat kebijakan publik LBH Cakra Institute ini langsung memberikan komentar agresif terhadap rencana Pemkab Karawang akan melaksanakan refocusing anggaran ketika memasuki waktu pertengahan tahun 2021.

“Refocusing sama dengan merevisi postur APBD yang sudah disahkan disebabkan ada kejadian besar diluar prediksi. Di awal tahun 2020, memang hal yang sangat wajar melakukan refocusing karena Covid-19 menjadi kasus pandemik dan terjadi diluar asumsi para pihak yang terlibat dalam rancangan APBD,” jelasnya dalam keterangan tertulis.

Dirinya mengaku turut mengikuti secara inten terkait perkembangan wabah pandemik Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu sehingga melahirkan kebijakan refocusing ditengah perjalanan program kerja Pemkab Karawang. Tentunya, menurut Dadan, rencana kebijakan refocusing di pertengahan tahun anggaran 2021 menimbulkan pertanyaan besar.

“Tapi ketika refocusing kembali dilakukan pada APBD 2021, kita patut bertanya, memangnya pada saat pembahasan, focus APBD 2021 seperti apa? Bukannya sudah banyak ahli epidemiologi dan sumber info kompeten lainnya yang sudah mmprediksi bahwa Covid-19 akan lebih mewabah dibanding tahun sebelumnya? Berapakah pemda memploting penanganan wabah Covid-19 di APBD 2021 sehingga harus kembali melakukan refocusing?,” tanya Dadan.

Meski demikian, menurut Dadan, sorotan sebagai bagian dari pengamat kebijakan, publik lebih mengenai rencana kebijakan refocusing lebih tertuju untuk mengingatkan para pemangku kebijakan terhadap munculnya berbagai opini publik di tengah masyarakat seiring adanya rencana perubahan anggaran untuk kebutuhan di berbagai sektor lainnya.

“Bukan soal setuju atau menolak refocusing, tapi jelaskan dulu ke publik soal proses dan fostur APBD 2021, serta besaran anggaran untuk penanggulangan Wabah Covid-19. Hal ini menjadi penting, untuk menghindari prasangka negatif terhadap pemda sebagai pengelola dan pengguna anggaran,” terangnya.

Diluar dari itu, berperan sebagai bagian dari rakyat Karawang secara luas berharap ada keterbukaan dari peran pemangku kebijakan publik terkait rencana perubahan anggaran ketika memang akan melaksanakan refocusing di tengah perjalanan tahun anggaran 20201.

“Berapa pemda menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19 di APBD 2021? Plotingnya tidak hanya terkait perawatan, pengobatan dan pengurusan jenazah pasien Covid-19 tapi juga harus diperhatikan apakah disiapkan jaringan pengaman sosial (Bansos) untuk warga terdampak? Supaya saat terpaksa ada PPKM ataupun lockdown di lingkungan tertentu, kebutuhan keseharian warga sudah ada dari awal. Jangan sampai kelabakan,” ungkapnya.

Ditambah lagi, sambungnya, anggaran untuk operasional Penegakan kebijakan prokes, dalam hal ini melibatkan SatpoL PP dan kepolisian serta TNI.

“Sudah adakah tertuang di APBD 2021?,” pungkasnya.