Pengalihan Dana CSR Untuk Pembangunan Jalan Tuparev Karawang Dianggap Arogansi Kebijakan

KARAWANG – Pembangunan jalan di kawasan Tuparev, Karawang, menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan.

Mahar Kurnia, seorang Pemerhati Pemerintahan, mengkritik tajam proyek ini dengan menyebutnya sebagai bentuk arogansi dan kesombongan kebijakan.

Mahar menilai, urgensi pembangunannya tak jelas dan lebih didorong oleh ambisi merayakan Ulang Tahun Tuparev yang seharusnya difokuskan pada Ulang Tahun Karawang.

Polemik ini berawal dari pemasangan paving blok di Kawasan Tuparev. Mahar Kurnia menilai proyek ini tidak memiliki landasan kajian yang kuat dan cenderung mengesampingkan kepentingan Warga Karawang lainnya, terutama Masyarakat Cilamaya yang masih membutuhkan perhatian, baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur.

“Dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya dikelola dengan transparan dan tepat sasaran,” ungkap Mahar, Minggu (1/9/2024).

Ia mempertanyakan dimana kajian yang menginformasikan urgensi proyek ini kepada publik.

Menurut Mahar, ada lima kesalahan besar dalam penggunaan dana CSR untuk proyek ini.

Pertama, pembangunan di Tuparev jelas menyakiti Warga Cilamaya yang secara ekonomi, sosial, dan infrastruktur lebih membutuhkan.

“Jika turun ke lapangan, akan terlihat banyak jalan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah,” tegasnya.

Kedua, proyek pemasangan paving blok ini mengganggu aktivitas di Tuparev. Tak hanya pengusaha, tetapi pedagang kaki lima juga mengalami penurunan pendapatan akibat pembangunan ini.

Ketiga, kemacetan yang terjadi akibat pembangunan membuat waktu tempuh bertambah.

“Seharusnya sampai tujuan dalam 10 menit, kini menjadi 15 menit atau lebih. Ini jelas merugikan pengguna jalan baik dari segi waktu maupun biaya BBM,” katanya.

Keempat, aspek kebermanfaatan pembangunan ini dipertanyakan. Jalan Tuparev, menurut Mahar, masih dalam kondisi baik.

“Aspal di sana lebih baik dibandingkan dengan jalan di wilayah lain yang lebih membutuhkan. Artinya, Pemkab tidak memiliki keberpihakan anggaran yang jelas untuk rakyat,” ujarnya.

Kelima, Mahar meyakini proyek ini hanya untuk mengejar perayaan Ulang Tahun Tuparev setiap 14 September, yang seharusnya lebih fokus pada peringatan Ulang Tahun Karawang.

“Pemerintah Kabupaten Karawang seharusnya membuat terobosan dan inovasi yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat, bukan hanya Tuparev,” sarannya.

Ia menyarankan agar acara Ulang Tahun Karawang dibuat lebih merata, seperti di Pakisjaya atau Cilamaya, dan diisi dengan kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat, seperti lomba tata kampung, kebersihan, atau inovasi Gen-Z.

Mahar menekankan, bahwa alokasi anggaran untuk acara-acara semacam itu tidak seharusnya berorientasi pada proyek yang menguntungkan segelintir pihak.

“Mari kita ciptakan kegiatan yang berdampak positif bagi seluruh Masyarakat Karawang,” pungkasnya.

Kontroversi ini tentu memicu perdebatan lebih lanjut tentang prioritas kebijakan Pemerintah dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat luas. (rls/cho)