Nelayan Muaragembong Bekasi Desak Pemerintah Tertibkan Kapal Besar Pukat Harimau

INFOKA.ID – Nelayan di wilayah pesisir Muaragembong, Kabupaten Bekasi mendesak pemerintah segera menertibkan kapal besar berjenis pukat harimau yang turut menangkap ikan di zona perairan dangkal lantaran merusak ekosistem laut sekaligus membuat tangkapan nelayan berkurang.

“Apalagi kapal itu kerap mencari ikan di perairan dangkal. Itu saja bisa dilihat kapalnya masih kelihatan. Berarti kan dekat, paling sekitar tiga mil. Nah kalau pagi lebih banyak lagi,” kata salah seorang nelayan, Suharto (45) dilansir Antara, Kamis (21/7/2022).

Menurut Suharto kapal-kapal pukat harimau itu sebagian berasal dari perairan Jakarta Utara dan ada pula yang berasal dari wilayah Sumatera.

Ia mengatakan kapal-kapal besar itu biasanya sudah memasuki perairan Muaragembong sejak malam hingga siang hari. Tidak jarang mereka memasuki perairan dangkal yang menjadi tempat nelayan mencari ikan. Akibat banyaknya kapal besar tersebut, tangkapan ikan nelayan menurun drastis.

Dalam sekali melaut, dirinya hanya bisa mendapatkan ikan 10-20 kilogram padahal biasanya bisa mendapatkan hingga satu kuintal per kapal.

“Kalau diuangkan bisa dapat Rp 300.000 sekali melaut. Itu belum dihitung operasional, beli solar sama segala macam, bisa habis Rp 200.000. Berarti sisa Rp 100.000, dibagi sama anak buah, habis. Dulu mah bisa dapat satu kuintal pas lagi bagus. Sekarang begini kondisinya,” katanya.

Suharto berharap keberadaan kapal besar ini bisa segera ditertibkan seperti yang dilakukan pemerintah beberapa tahun lalu. Soalnya dengan kemampuan kapal, seharusnya mereka mampu mencari ikan di perairan yang jauh dari pantai.

Ia mengaku keberadaan kapal besar pengguna pukat harimau sebenarnya sempat ditertibkan ketika era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ketika itu tidak ada kapal yang berani memasuki perairan dan menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau.

Keberadaan kapal besar menjadi hal yang dikeluhkan para nelayan pada Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat berkunjung ke Muaragembong.

Menyikapi sejumlah keluhan tersebut, Dani Ramdan mengaku telah melaporkan ke Dinas Kelautan Jawa Barat, mengingat kewenangan persoalan laut ada di pemerintah tingkat provinsi dan pusat meski dirinya menegaskan akan terus mengawal usulan nelayan agar bisa segera direalisasikan.

“Saya sudah komunikasi langsung dengan Kepala Dinas Kelautan Jabar tentang kondisi yang terjadi di Muaragembong. Memang soal pukat harimau dan keberadaan kapal besar ini harus segera ditangani karena menyulitkan nelayan dan juga merusak lingkungan. Maka saya dorong agar ini dapat segera diatasi,” ucap dia.

Sedangkan terkait sulitnya solar, Dani menyebut persoalan itu juga terjadi di daerah lain tetapi pihaknya akan tetap mengusulkan keberadaan SPBU khusus nelayan di Muaragembong.

“Usulan sudah disampaikan ke Pertamina dan sedang dikaji. Saya berharap bisa segera direalisasikan. Meski bukan SPBU besar yang kecil pun tidak masalah agar kebutuhan solar nelayan bisa tercukupi. Kami akan kawal bersama usulan ini,” kata dia. (*)

Sumber: Antara