KPK Minta Pemprov Jabar Tuntaskan Aset Bermasalah di Jawa Barat

INFOKA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuntaskan aset-aset bermasalah di Jawa Barat. Hal itu harus disegerakan demi menyelamatkan aset milik negara.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai audiensi dengan Direktur Korsup Wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono di Gedung Sate, pada Senin (22/3/2021).

“Korsupgah pencegahan menyoroti aset. Ada aset-aset Pemprov yang masih dipermasalahkan, KPK itu ada di belakang Pemprov contoh kasus Gunung Sembung ya, ada kasus di Dago atas, di Braga itu aset-aset yang pinta KPK harus segera diamankan, diselamatkan dan akan dibantu segera penyertifikasiannya agar aset negara ini diselamatkan”, ujar dia.

Terkait dengan penggeledahan Bappeda Jumat kemarin, Ridwan Kamil mengatakan, hal itu kewenangan KPK.

“Setiap yang berbuat pasti ada konsekuensi, kemudian temuan juga pasti terukur ya. Saya kira kita menghormati apa yang dilakukan oleh KPK, pasti sudah sangat terukur sudah sangat baik dan adil, termasuk kita kooperatif waktu Bappeda juga didatangi ya untuk memberikan informasi-informasi. Tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi menjadi pembelajaran agar kita selalu taat hukum,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pengelolaan aset daerah di wilayah Jawa Barat, salah satunya aset-aset milik Pemprov Jawa Barat.

“KPK akan terus mendukung Pemprov Jawa Barat supaya aset-aset daerah tidak bisa berpindah tangan. Ke depan kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) agar proses (sertifikasi) dapat berjalan baik dan cepat,” ujar Yudhiawan.

Fokus KPK pada pengelolaan aset daerah, lanjut Yudhiawan, merupakan salah satu program bidang pencegahan korupsi dalam fungsi korsup KPK. Program tersebut adalah sertifikasi dan penertiban aset.

KPK memandang bahwa program sertifikasi adalah bentuk pengamanan aset daerah, termasuk penertiban aset daerah yang bermasalah. Aset dianggap bermasalah karena dikuasai pihak ketiga; konflik daerah pemekaran; pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen atau P3D; tumpang tindih kepemilikan; serta belum dialihkannya Prasarana, Sarana, Utilitas atau PSU dari pengembang perumahan kepada pemda.

Berdasarkan data KPK per 31 Desember 2021, total bidang tanah yang sudah bersertifikat di seluruh pemda di wilayah Jawa Barat adalah 1.964 bidang, dengan luas 39.332.471 meter persegi, senilai Rp5,7 Triliun.

Selanjutnya, keseluruhan bidang tanah yang belum bersertifikat di wilayah Jawa Barat adalah 3.574 bidang, dengan luas 192.585.606 meter persegi, senilai Rp6,4 Triliun. Pada tahun 2021 ini, target sertifikasi sebanyak 700 bidang tanah.

Berdasarkan data KPK per Maret 2021, Pemprov Jawa Barat setidaknya memiliki 6 (enam) aset bermasalah, yang berlokasi di Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta. Total luas keenam aset tersebut adalah 562.584 meter persegi, dengan nilai mencapai Rp79,5 Miliar. (*)

Sumber: Pikiran-Rakyat.com