Komisi III DPRD Karawang Fokus Sinkronisasi Program Pra KUA-PPAS 2027 dan Penanganan TPA Jalupang

KARAWANG – Komisi III DPRD Kabupaten Karawang mengintensifkan pembahasan Pra Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (Pra KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelaraskan program pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kemampuan keuangan daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Indra Setiawan, mengatakan pembahasan dilakukan secara bertahap bersama mitra kerja guna memastikan seluruh usulan program memiliki arah yang sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.

“Kami menyelaraskan program-program dinas agar benar-benar sesuai dengan RPJMD, jangan sampai ada ketidaksesuaian antara perencanaan di tingkat dinas dengan arah kebijakan daerah. Selain itu, kami juga menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang ada saat ini,” ujar DIS (Dedi Indra Setiawan) sapaannya, Rabu (22/7/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III telah dijadwalkan mengikuti pembahasan, di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Menurut DIS, pembahasan bersama PRKP dan BPKAD telah berlangsung, sedangkan rapat dengan Dinas PUPR dijadwalkan ulang pada Jumat karena penyesuaian agenda dari pihak dinas.

“PRKP lanjutan dan BPKAD sudah berjalan, sementara untuk PUPR kita jadwalkan susulan hari Jumat ini karena kesibukan mereka. Meskipun hari Jumat nanti bertepatan dengan jadwal WFH (Work From Home), rapat tetap akan kami laksanakan demi mengejar target penyelesaian sebelum dibawa ke Banggar,” katanya.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi III juga memberikan perhatian terhadap sejumlah program prioritas di bidang infrastruktur dasar dan lingkungan hidup, terutama penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jalupang yang dinilai menjadi salah satu persoalan utama di Kabupaten Karawang.

Menurutnya, banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah menjadikan penataan TPA Jalupang sebagai salah satu fokus pembahasan dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun depan.

Selain itu, Komisi III turut mengawal rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kawasan Jalupang. Berdasarkan pembahasan Pra KUA-PPAS, proyek tersebut saat ini berada pada tahap pengurukan lahan, sedangkan pembangunan fisik direncanakan dimulai pada tahun depan dan ditargetkan selesai pada 2028 melalui dua tahap pelaksanaan.

“Fokus besar kami di Komisi III tentu salah satunya adalah penyelesaian persoalan di TPA Jalupang, mengingat banyak sekali keluhan masyarakat terkait sampah di Karawang. Untuk IPLT, jalurnya juga kita dorong agar pembangunannya bisa terintegrasi langsung di area Jalupang sehingga pengerjaannya bisa selesai secara bersamaan,” jelasnya.

Komisi III berharap seluruh pembahasan Pra KUA-PPAS bersama mitra kerja dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pembahasan pada tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang. (rls)