Komisi II DPRD Karawang Tuntaskan Pembahasan Pra-RKA 2027, Target PAD Diusulkan Naik 9 Persen

KARAWANG – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang menuntaskan rangkaian pembahasan rapat pra-Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja serta organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, mengatakan seluruh rekomendasi hasil pembahasan kini akan diserahkan untuk dibahas pada tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Alhamdulillah, hari ini semuanya sudah beres. Kalau di kita dengan mitra kerja sebenarnya oke-oke aja, tidak ada hal yang terlalu pelik. Memang ada beberapa dinas yang mengalami penambahan target setelah evaluasi, meski ada juga yang disesuaikan turun karena kondisi tertentu,” kata Mumun usai rapat, Rabu (22/7/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan yang berlangsung selama tiga hari dengan dua sesi setiap harinya itu melibatkan sejumlah mitra kerja dan OPD penghasil PAD, termasuk rumah sakit daerah, dinas teknis, badan pengelola keuangan, hingga badan usaha milik daerah (BUMD).

Beberapa instansi yang terlibat di antaranya RSUD Karawang, RSUD Rengasdengklok, RSUD Jatisari, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), serta BUMD seperti PDAM, BKJ, dan LKM.

Menurut Mumun, hasil evaluasi menunjukkan sejumlah sektor memiliki potensi peningkatan pendapatan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), misalnya, dinilai memiliki tren positif sehingga didorong untuk meningkatkan target pendapatan pada tahun anggaran mendatang.

Di sisi lain, terdapat beberapa sektor yang mengalami penyesuaian target secara terukur. Dinas PRKP menurunkan target retribusi pengolahan limbah tinja karena infrastruktur pendukung belum sepenuhnya tersedia.

Sementara itu, Dinas PUPR juga melakukan penyesuaian pada target pendapatan dari sewa alat berat yang kini lebih diprioritaskan untuk mendukung program pemerintah daerah secara nonkomersial. Beberapa pos retribusi lainnya juga disesuaikan meskipun masih terdapat sektor yang mencatat kenaikan.

Secara keseluruhan, Komisi II bersama mitra kerja sepakat mendorong peningkatan PAD Kabupaten Karawang pada APBD 2027 dengan target kenaikan sekitar 9 persen.

“Harapan kita, PAD kita naik dan sesuai dengan target realisasinya. Target kenaikan PAD secara global berada di angka sembilan persenan,” ujar Mumun.

Ia berharap pembahasan pada tingkat Badan Anggaran dapat berlangsung lebih efektif karena seluruh komisi telah menyelesaikan pembahasan secara komprehensif.

“Harapan saya, ketika rekomendasi dari komisi-komisi ini sudah masuk ke Banggar, pembahasannya tidak terlalu lama lagi. Cukup dengan melihat dan berpedoman pada rekomendasi-rekomendasi komisi yang sudah diselesaikan secara matang selama tiga hari ini,” katanya.

Dengan selesainya pembahasan di tingkat komisi, rekomendasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Banggar DPRD bersama pemerintah daerah dalam penyusunan arah kebijakan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2027. (rls)