Kinerja Tak Becus, Heigel Yusuf Minta DP3A Karawang Dibubarkan

KARAWANG – Maraknya kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak, usai mendapat kritik dari Digdaya Center, kembali kritikan keras datang dari salahsatu Tokoh Pemuda dan Aktivis Kabupaten Karawang, Heigel Yusuf, Sabtu (17/5/2025).

Kritikan Heigel tersebut terkait kinerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang.

“Jika tidak becus kerja lebih baik dibubarkan saja dari pada menghabiskan uang APBD, padahal tujuan rakyat bayar pajak bukan untuk ongkang-ongkang kaki pejabat yang tidak becus kerja, tapi rakyat bayar pajak untuk gaji penyelenggara negara supaya kerja, turun ke lapangan,” ujar Heigel, Sabtu (17/5/2025).

Dikatakan Heigel, pihaknya mengamini berita viral Praktisi Hukum dan Pemerhati Anak dari Dhigdaya Center, Darus Hayina Umami yang mengecam keras Pemerintah Daerah, khususnya DP3A Kabupaten Karawang, yang seharusnya bisa lebih proaktif dalam menangani isu-isu kekerasan seksual di Kabupaten Karawang.

“Harapannya turun langsung ke tengah masyarakat, jangan hanya berkutat pada kegiatan seremonial dan rapat-rapat saja. Keberadaan DP3A itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Heigel menambahkan, berawal dari adanya berita viral, dengan adanya keberadaan grup, eksistensi grup di Facebook ‘Fantasi Sedarah’, yang dianggap abnormal dan bagi masyarakat yang normal fenomena kelainan seksual yang menjijikkan.

“Pornografi, eksploitasi anak yang bukan hanya merusak moral kemanusiaan, tetapi sudah sangat menyimpang dari norma Agama dan Hukum Positif. Grup di Facebook itu menjadi sinyal bahaya yang sangat serius karena menjadi sarang predator dan dukungan terhadap kekerasan seksual kepada anak,” terangnya.

Heigel mengamini pernyataan dari Dighdaya Center, Darus Hayina yang juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk menghadapi ancaman ini. Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak bahkan sering terjadi di Kabupaten Karawang.

“‎Pemerintah dan masyarakat harus sadar bahwa ancaman predator terhadap anak semakin besar, ruang aman bagi anak, termasuk keluarga, kini bisa menjadi tempat berbahaya. DP3A jangan hanya menunggu, tapi harus pro aktif untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut di tengah masyarakat,” paparnya.

masih Heigel menambahkan, dengan adanya laporan yang masuk pada 12 Februari 2025 lalu, terkait seorang Ayah yang diduga mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 tahun menjadi geger.

Ibu korban melapor bahwa anaknya mengalami trauma berat, terlebih pelaku masih berkeliaran bebas. Ini membuktikan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru bisa menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual.

“Seharusnya Pemerintah Daerah, khususnya DP3A Kabupaten Karawang, lebih proaktif dalam menangani isu-isu kasus kekerasan seksual,” ungkapnya.

Heigel menegaskan, kasus asusila di Karawang cukup besar dan sering terjadi pada anak-anak, hal ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat, patut diduga DP3A tidak bekerja maksimal, ketika masyarakat membutuhkan kehadiran negara.

“Ketika ada kasus-kasus tertentu jadi viral. Heigel minta Pemerintah Daerah dan DP3A lebih pro aktif dan memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang berkembang ini,” katanya.

Heigel meminta, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Karawang, segera mengambil langkah tegas untuk menindak para pelaku predator terhadap anak maupun pelaku kekerasan seksual lainnya.

“Jangan beri ruang bagi para pelaku, baik di Medsos maupun di kehidupan nyata, karena kalau diberikan ruang, perbuatan tersebut bisa menjadi semakin marak tak terkendali, apalagi instansi yang berwenang seperti DP3A dinilai kurang berfungsi, tanpa perhatian terhadap kasus pencabulan di Karawang,” tambahnya.

Mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, menanyakan:

“Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan jalan yang minta-minta (pengemis), tidak sekolah, dan diperalat oleh ortunya mencari uang. Kenapa dibiarkan,” kutipnya.

“Malu Dinas Pemberdayaan Perempuan tapi anak kecil di kolong jembatan dibiarkan saja, Wah….ya kan…? Kalau itu tidak bersih, akan saya tutup Dinasnya. Kalau masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak diperalat oleh ortunya untuk mencari uang. Dinas DP3AKB akan kita tutup saja. Bubarkan,” imbuh Heigel mengutip statement KDM. (rls/cho)