Regional
Kepala BKAD Purwakarta Menjamin DBHPRD dan Siltap akan Dibayarkan pada Bulan Desember Ini
PURWAKARTA – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta menjamin pembayaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (DBHPRD) dan dana penghasilan tetap aparatur desa akan dibayarkan pada bulan Desember ini.
Sementara, pembayaran kegiatan yang dilaksanakan pihak ketiga dengan sumber dana dari APBD kemungkinan besar akan dibayarkan pada bulan Januari 2024.
Hal tersebut disampaikan Kepala BKAD Purwakarta Mochamad Nurcahya saat dihubungi Infoka, Jumat (8/12/2023).
Menurutnya, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang merupakan dana mandatori tidak akan mengalami gangguan, artinya dalam bulan Desember ini pasti akan dibayarkan ke semua desa yang ada di Purwakarta.
“Sebelumnya pihak desa sudah menerima 50% dari DBHPRD yang seharusnya diterima tinggal kami membayarkan 50% lagi pada bulan ini,” kata Nurcahya.
Demikian pula, kata Nurcahya dana penghasilan tetap untuk membayar honor aparatur dari mulai kepala RT, Rw dan lainnya juga akan dibayarkan bulan Desember ini.
“Kepada para kepala desa harap bersabar karena DBHPRD dan Siltap akan dibayarkan pada Bulan Desember ini,” kata Kepala BKAD tersebut.
Menjawab pertanyaan, Nurcahya mengatakan pembayaran pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan pihak ketiga terutama yang bersumber dari PAD (APBD) sekarang ini mengalami hambatan karena pendapatan daerah belum mencapai target.
Sedangkan, pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga yang bersumber dana dari DAK maupun Banprov tidak akan terhambat.
“Sumber dana DAK dan Banprov masih aman ada di kas daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, menjelang akhir tahun pembukuan ini sangat beresiko kalau BKAD melakukan penggeseran anggaran karena khawatir menjadi temuan BPK.
“Ya kalau kita menggeser anggaran dan ternyata pada Desember ini tidak tertutupi akan jadi masalah. Berbeda pada bulan sebelumnya ketika kita melakukan pergeseran anggaran dapat tertutupi pada bulan berikutnya,” kata Nurcahya. (Taufik Ilyas)
