JMG Sebut Pengakuan Soal Dugaan Belanja Fiktif BHP Dinkes Purwakarta Bukan Isapan Jempol

PURWAKARTA – Jabar Monitoring Group (JMG) mendesak Kejati Jabar turun gunung ke Kabupaten Purwakarta, usai testimoni mantan pejabat Purwakarta terkait dugaan belanja fiktif Barang Habis Pakai di dinas kesehatan viral di kabupaten tersebut. JMG menyebut pengakuan pejabat tinggi ini bukan isapan jempol.

“Dari testimoninya, kita bisa analisa detil mendalam dugaan korupsi yang disebut mantan pejabat tinggi itu. Meskipun ada bantahan sudah direklas oleh badan pemeriksa keuangan, tapi kami yakin apa yang diungkapkan mantan pejabat itu benar terjadi,” kata koordinator JMG Imron Rosadi, Senin (27/11/2023).

Kata dia, bukan hal umum sebuah testimoni dari mantan pejabat tinggi soal dugaan korupsi akan begitu saja dilontarkan ke publik. Apalagi, dari penelusuran JMG, mantan pejabat tinggi ini ketika menjabat merupakan pengambil keputusan dalam tubuh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Pengakuan dari pejabat level muspida itu bukan pengakuan kosong. Boleh saja dinkes membatah. Tapi setidaknya Kejati Jabar atau aparat penegak hukum untuk segera kembali melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi yang nilainya hampir Rp10 miliar itu,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan, Imron menegaskan dalam waktu dekat JMG akan segera melakukan audensi ke Kejati Jabar dan Kejari Purwakarta. Audensi akan difokusan pada pembahasan dimana dugaan korupsi imi terjadi.

“Kami akan minta ijin mengumpulkan data dan melakukan konfirmasi langsung kepada mantan pejabat ini. Langkah selanjutnya meminta audensi di kejati dan kejari. Dugaan ini kudu dikupas tuntas jangan sampai publik tidak diberikan informasi yang benar,” bebernya.

Sebelumnya, mantan pejabat tinggi di Purwakarta berencana melaporkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Purwakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan belanja fiktif yang menelan kerugian yang mencapai miliaran rupiah.

Dugaan proyek pengadaan fiktif tersebut setelah dilakukan penelusuran bahwa perusahaan yang mendapatkan proyek tersebut tidak ada dan barang-barang yang dibelanjakan itu juga fiktif.

Hal tersebut disampaikan mantan pejabat di Pemkab Purwakarta kepada wartawan, Jumat (24/11/2023).

Adapun kegiatan belanja fiktif tersebut “dikemas” dalam Belanja Modal Peralatan Mesin dialokasikan untuk Pengadaan Barang Habis Pakai di Dinas Kesehatan Purwakarta pada tahun anggaran 2021.

Belanja barang diduga fiktif tersebut yaitu Pengadaan disposable virus sampling tube dan novel coronavirus (2019-ncov) Rp 552.860.000, lalu

Pengadaan extraction kit (tanlong) dan pipetite tips sterile Rp 317.317.000, kemudianBelanja suku cadang alat kedokteran Rp 669.775.500. Selanjutnya,Belanja obat-obatan Rp 2.650.887.152 dan Pengadaan blood glucose test, belanja obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran Rp 4.671.409.215.

Awalnya, kata mantan pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, dirinya tidak akan melaporkannya, tapi lantaran kepala dinas tersebut terkesan memojokan dirinya beserta keluarga, maka pihaknya bertekad akan membongkar kasus dugaan korupsi tersebut.

“Ya apa boleh buat,karena keluarganya terus dipojokan tentunya tidak akan tinggal diam,” jelasnya. (Taufik Ilyas)