Erick Thohir: Transformasi PLN Bukan untuk Liberalisasi Listrik Nasional

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) mempercepat transformasi PLN melalui pembentukan holding dan subholding PLN yang sekarang dilakukan oleh pemerintah bukan untuk meliberalisasi sektor kelistrikan nasional.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick usai rapat bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, Direksi PLN, dan perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemhumkam) di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (18/1/2022).

Erick menegaskan, transformasi yang dilakukan di tubuh PLN bukan berarti pemerintah ingin meliberalisasi kelistrikan nasional. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan pelayanan kelistrikan untuk masyarakat menjadi lebih baik.

“Transofrmasi ini untuk memastikan pelayanan kelistrikan buat masyarakat lebih baik, sehingga listrik masuk desa dipastikan sesuai target, tetapi di saat bersamaan kita juga pastikan penciptaan listriknya yang berasal apakah dari fosil atau sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti angin, matahari, air, itu juga sebuah hal yang harus jadi road map yang bisa dikonkretkan sesuai agenda besar 2060 emisi nol,” kata Erick Thohir.

Kata Erick, Indonesia harus memaksimalkan potensi SDA seperti tenaga matahari, geothermal, air, dan angin yang tidak dimiliki negara lain.

“Dengan memanfaatkan SDA tersebut, melalui PLN, Indonesia dapat menjual listrik ke negara-negara lain yang membutuhkan. Saat ini, SDA Indonesia, yakni batu bara masih menjadi sumber listrik dunia,” ujar Erick.

Meski demikian, ucap Erick, hal ini tak bisa terus dipertahankan mengingat Indonesia berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi atau net zero emission (netralitas karbon) pada 2060.

Erick mengatakan pertamakali neraca perdagangan Indonesia mencapai 34 miliar dolar AS. Hal ini ditopang oleh sawit dan batubara.

Selain itu, menurut Erick, transformasi PLN juga dilakukan untuk memastikan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat menjadi lebih baik sehingga program listrik masuk desa dapat dipastikan sesuai target pemerintah.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sesuai arahan Menteri BUMN, transformasi PLN adalah agar di tengah tantangan transisi energi, distrupsi teknologi, krisis energi, terdapat suatu kesempatan energi baru dan terbarukan yang berlimpah di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang tersebut, PLN harus berubah dari organisasi yang memiliki proses bisnis yang lambat dan kompleks menjadi organisasi yang lincah dan dinamis yang mampu mengubah tantangan menjadi suatu kesempatan.

Darmawan menambahkan, arahan Menteri BUMN adalah PLN dapat memetakan seperti apa langkah-langkah, milestonenya, progres, dan pemetaan dari organisasi yang ada sekarang ini diubah menjadi organisasi yang baru.

“Kami juga terus melaporkan laporan pengembangannya, kami ada project manajemen office yang berjalan harian dan melaporkan dua minggu sekali, akhir tahun ini dapat difinalisasi dengan baik secara legal maupun operasional, kemudian 6 bulan sebelumnya ada launching namanya virtual organization. Walaupun legal-nya belum final, tetapi sudah berjalan secara operasional,” kata Darmawan.

Darmawan mengaku sangat bangga dengan arahan strategic berorientasi jauh ke depan. PLN, ucap dia, siap menjalankan tugas tersebut. (*)

Sumber: Berbagai sumber