Regional
Eksekusi Lahan Proyek Tol Japek 2, Masyarakat Berjuang Sendiri Tanpa Kehadiran Bupati dan Wakil Rakyat
KARAWANG – Hampir dua tahun Warga Dusun Citaman, Desa Amansari, Kecamatan Pangkalan memperjuangkan nasib dan haknya sendiri, tanpa adanya bantuan dari Para Wakil Rakyat atau bahkan Bupati dan Wakil Bupati Karawang.
Hingga pada Hari Senin (30/1/2023), sebanyak 24 rumah dari 46 Kepala Keluarga (KK) digusur paksa, untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2, oleh Pengadilan Negeri (PN) Karawang, dengan bantuan ratusan aparat gabungan yang terdiri dari TNI-Polri.
Menyikapi persoalan ini, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang, Asep Agustian sangat menyayangkan absennya Pemerintah Daerah maupun para Wakil Rakyat daripada proses eksekusi lahan untuk proyek Tol Japek 2 di Kampung Citaman.
Askun (Asep Kuncir) sapaan akrabnya menilai, dalam persoalan ini seakan rakyat dibiarkan berjuang sendiri dalam menuntut keadilan, tanpa adanya pendampingan dari Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah maupun para Anggota DPRD Kabupaten Karawang.
“Kemana Bupati, kemana para Pejabat Pemda? Dimana mukanya para Anggota DPRD dari mulai Kabupaten, Provinsi sampai Anggota DPR RI,” sindir Askun, Rabu (1/2/2023).
Padahal kata Askun, sejumlah 46 KK yang mendiami 24 rumah, tergusur di Dusun Citaman terlihat sangat berharap hadirnya Pemerintah Daerah dan para Wakil Rakyat yang setiap kali Pemilu selalu datang ke kampungnya untuk mengemis suara.
“Pejabat-pejabat ini, dari Bupati sampai Dewan, lihat tidak rakyatnya nangis, rakyatnya pingsan lihat rumahnya diratakan dengan Beko?. Ini para Wakil Rakyat yang setiap Pemilu datang mengemis meminta suara, kemarin pas eksekusi lahan tidak terlihat mukanya datang mendampingi rakyatnya,” sindir Askun lagi.
“Mereka ini mikir tidak sih, rakyatnya yang tergusur setelah rumahnya diratakan dengan tanah akan tinggal dimana?. Mereka pernah membayangkan tidak jika hal serupa terjadi kepada anggota keluarganya?,” timpalnya.
Kepada awak media, Askun juga menyoroti perihal pengamanan eksekusi lahan oleh aparat gabungan yang dinilai terlalu berlebihan. Yaitu dimana ada ratusan personel aparat gabungan taktis yang turun ke Dusun Citaman.
Sehingga kondisi ini menciptakan suasana ketakutan bagi warga. Bahkan aparat kepolisian sudah berjaga-jaga di lokasi, sebelum hari H eksekusi.
“Saya baca di berita sampai 300 personel. Sedangkan rumah yang mau dieksekusi itu cuma 26 Kepala Keluarga. Buset deh, sudah kayak mau ngepung teroris saja,” katanya.
Diyakini Askun, sebenarnya tidak ada satupun Warga Citaman yang ingin menentang kebijakan pemerintah dalam hal ini pembangunan Japek 2 yang masuk dalam Proek Nasional (Pronas). Namun demikian, tentu nilai-nilai kemanusiaan harus diterapkan dalam setiap proses pembangunan negara.
“Yang ada, warga makin takut. Saya rasa mereka tidak ada yang mau menentang negara. Cepat atau lambat, proyek strategis nasional memang pasti berjalan. Hanya saja, ini loh ada yang belum diperlakukan adil. Tempuh dulu itu seharusnya,” tandas Askun. (*)
