Dugaan Tenaga Ahli Fiktif di Proyek Pesisir Karawang, Askun: “Kerjaannya Amburadul, Bongkar Saja!”

KARAWANG – Proyek pembangunan sabuk pantai Pakisjaya dan jetty di Muara Sedari kembali memantik sorotan. Dugaan adanya tenaga ahli fiktif menyeret program Bidang SDA Dinas PUPR Karawang ke pusaran kritik tajam.

Proyek Jetty Muara Sedari bernilai Rp2,4 miliar itu dikerjakan CV Cakra Buana Utama. Sementara sabuk pantai Pakisjaya yang bernilai Rp903,48 juta digarap CV Mazel Arnawama Indonesia. Jetty itu dibangun sepanjang 160 meter dengan tinggi 3,5 meter, sementara sabuk pantai Pakisjaya memiliki panjang 80 meter, tinggi 2,5 meter, lebar atas 2 meter, dan lebar bawah 9 meter.

Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH. MH. mengatakan, sejak awal ia sudah meragukan proyek ini bakal selesai tepat waktu. Ia menduga kontraktor hanya meminjam ‘bendera perusahaan’.

“Saya menyimpulkan proyek ini dikerjakan tidak profesional, karena pengerjanya diduga hanya meminjam bendera perusahaan lain. Kalau dia perusahaan sendiri seharusnya ada data konkret mengenai konsultan dan tenaga ahli. Bukan digantikan mandor yang ngaku-ngaku wartawan saat dikonfirmasi media massa,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Menurut Asep yang akrab disapa Askun itu, Bidang SDA PUPR Karawang memang kerap bermasalah.

“Bidang SDA ini memang kerjaanya selalu jadi sorotan media. Karena memang tidak pernah ada kerjaan yang membanggakan. Saya minta Pak Bupati pindahkan (mutasi.Red) itu Kabid SDA. Konon katanya dia sudah mengajukan surat pengunduran diri, tapi sampai saat ini masih saja dipertahankan,” katanya.

Ia melanjutkan dengan sindiran lebih keras.
“Kita kecewa, lagi-lagi Bidang SDA yang disorot. Kabid-nya mengaku sebagai akademisi dan orang pintar, tapi kerjaannya amburadul. Ayo kita bongkar-bongkaran kalau Kabid SDA selalu ngaku bersih,” tegasnya.

Askun mempersoalkan progres yang baru 30 persen pada akhir November 2025. Ia meragukan proyek bisa rampung 100 persen sebelum akhir Desember.

“Saya minta ke temen-temen wartawan terus pantau itu pengerjaanya,” pintanya.

Ia juga menyoroti dalih mandor proyek Jetty Muara Sedari yang menyebut banjir rob sebagai alasan keterlambatan. Menurutnya, itu menunjukkan lemahnya manajemen teknis.

“Alasan Force Majeure itu memang dibenarkan dalam keterlambatan pengerjaan proyek. Tapi kalau nanti konsultan dan tenaga ahlinya terbukti fiktif, ayo mau bagaimana coba,” ungkapnya.

Tak hanya kontraktor dan Kabid SDA, Askun turut menyinggung Aparat Penegak Hukum (APH) yang ia nilai pasif.

“Lagi-lagi APH diam terus ketika mendapat kabar dugaan pengerjaan proyek asal-asalan seperti ini. Mereka selalu beralasan harus nunggu proyeknya sampai selesai dulu, kalau mau melakukan penyelidikan,” terangnya.

Askun menilai sikap itu keliru.
“Maksud saya apa salahnya mereka menegur dari awal dan melakukan pembinaan, agar pengerjaan proyek tidak terjadi tindak pidana korupsi. Saya sih berharap mereka melakukan teguran dan pembinaan sejak dini, agar kualitas pengerjaan proyek bagus dan tidak mengecewakan masyarakat,” tandasnya. (rls)